Bogordaily.net – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) siap turun tangan mendukung penyediaan bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dukungan tersebut dilakukan dengan mengembangkan peternakan ayam petelur dan mengoptimalkan lahan pertanian produktif di seluruh Indonesia.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang dibahas dalam rapat perdana Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.
Ketua Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut peran aktif TNI AD sebagai bukti nyata komitmen bersama menjaga ketersediaan pasokan pangan untuk mendukung keberlanjutan program prioritas pemerintah tersebut.
Menurut Nanik, Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak telah memerintahkan seluruh komando distrik militer (kodim) di Indonesia, untuk mengembangkan peternakan ayam petelur dan memanfaatkan lahan milik TNI AD guna menanam tanaman pangan, sayuran, serta buah-buahan.
“Kalau tidak diantisipasi sejak awal, penyediaan bahan baku bisa menjadi persoalan besar karena skala program ini sangat masif,” kata Nanik. Ia menambahkan, keterlibatan semua kementerian dan lembaga sangat penting agar pasokan bahan pangan tetap stabil.
Saat ini, tercatat 14.299 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia, dengan penerima manfaat mencapai sekitar 40 juta orang, mulai dari pelajar, anak balita, hingga ibu hamil dan menyusui.
Skala besar ini membuat kebutuhan akan bahan pangan seperti telur, ayam, dan sayur meningkat tajam sejak program MBG diluncurkan.
Selain TNI AD, Kementerian Koperasi dan UKM juga menyatakan dukungannya dengan menyalurkan dana bergulir ratusan miliar rupiah bagi koperasi produksi pangan.
Koperasi tersebut nantinya akan berperan sebagai pemasok utama bahan pangan untuk jaringan SPPG di berbagai daerah, sehingga distribusi bahan makanan tetap lancar dan harga tetap stabil di tengah meningkatnya permintaan.
Dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari tiga kementerian koordinator dan 13 kementerian/lembaga lain itu, berbagai isu lintas sektor turut dibahas.
Di antaranya penyusunan menu bergizi untuk ibu hamil dan balita, penerapan 19 prosedur operasi standar (SOP) kesehatan dan sanitasi dapur MBG, serta pembentukan kelompok kerja penyediaan bahan baku.
Dari laporan Kementerian Kesehatan, diketahui baru 1.218 dari 14.000 lebih SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Banyak dapur MBG yang belum memenuhi standar kebersihan, bahkan ditemukan kontaminasi bakteri E. coli pada air dan belum lengkapnya fasilitas dapur sesuai syarat kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Nanik menyampaikan bahwa, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kemenkes akan segera menyempurnakan 19 SOP tersebut agar dapur yang sempat ditutup sementara bisa segera beroperasi kembali tanpa mengabaikan standar keamanan pangan.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target 83 juta penerima manfaat pada tahun 2026.
Program ini tidak hanya menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan balita, tetapi juga akan diperluas untuk mencakup kelompok lansia dan penyandang disabilitas setelah disetujui oleh Presiden.***