Bogordaily.net – Lapor Pak Bupati. Begitu suara yang kini mengalir deras dari paguyuban RW di Desa Ciapus. Antara lain yakni RW 07, 08, 09, 10, 11, bersama para ketua RT sepakat menolak pembangunan Kantor Koperasi Merah Putih.
Alasannya sederhana tapi keras: proyek itu diduga menyerobot lahan fasos-fasum perumahan. Lahan yang seharusnya menjadi ruang bersama, bukan bangunan baru tanpa kejelasan.
Kepala Desa Ciapus Pendi sebelumnya mengklaim pembangunan itu sudah mengantongi izin Bupati. Klaim yang terdengar mantap, tapi sampai hari ini tak satupun warga melihat buktinya. Tidak ada surat. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada lampiran apa pun.
Juru bicara Paguyuban RW di Desa Ciapus Totok Noviantoro, bicara apa adanya. “Kebijakan ini seperti membenturkan warga dengan bupati,” ujarnya.
Namun ketika dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Ciapus justru memberi keterangan lain. Ia mengatakan pembangunan itu bukan program desa, melainkan program Panglima melalui Kodim, Danramil, dan Babinsa.
“Itu program Panglima. Kami tidak memiliki kewenangan,” jawabnya singkat.
Keterangan yang tidak meredakan suasana justru menambah satu lapis kebingungan baru.
Demikian juga Koramil Kecamatan Ciomas. Saat dihubungi melalui telepon, pihak Koramil mengatakan bahwa penempatan Koperasi Merah Putih di fasos-fasum memang sesuai penunjukan pemda. Lokasi alternatif sebenarnya pernah ditawarkan, tapi luasnya dinilai tidak mencukupi.
“Lokasi tersebut merupakan penunjukan dari pemda dan kepala desa,” beber Mayor CKE K. Zurnalita, Danramil Ciomas Kodim 0621/Bogor.
Hingga kini warga tetap pada pendirian: menolak pembangunan kantor koperasi sebelum semuanya jelas. Bukan program yang datang seperti bayangan. Bukan penunjukan yang tidak pernah ditunjukkan.
Warga hanya ingin lahan publik tetap menjadi milik publik—dan pemerintah hadir dengan terang, bukan dengan silang pendapat.***
(Gibran)