Bogordaily.net – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor melaksanakan kegiatan pelayanan jemput bola sekaligus silaturahmi dengan para jurnalis di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor pada Jumat, 12 Desember 2025.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan.
Ganjar menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antara Disdukcapil dan insan pers, sekaligus menyampaikan berbagai program strategis yang sedang dan akan dijalankan, khususnya di bidang administrasi kependudukan.
Dalam kesempatan itu, Disdukcapil Kota Bogor memberikan sejumlah layanan langsung bagi para jurnalis, mulai dari perekaman dan pencetakan KTP elektronik, pemutakhiran Kartu Keluarga, pencetakan KIA (Kartu Identitas Anak), hingga aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Menurut Ganjar, pihaknya saat ini tengah gencar melakukan layanan jemput bola di berbagai komunitas, profesi, hingga kegiatan publik untuk mengejar target nasional aktifasi IKD. Pemerintah pusat melalui Kemendagri menetapkan target aktifasi sebesar 30 persen dari jumlah wajib KTP di setiap daerah.
“Wajib KTP di Kota Bogor sekitar 800 ribu orang. Maka 30 persennya sekitar 200 ribu harus sudah bertransformasi ke KTP digital. Saat ini baru sekitar 60 ribu yang mengaktifkan IKD, masih di bawah 10 persen. Ini menjadi PR besar bagi kami,” jelasnya.
Ganjar juga menegaskan bahwa IKD menjadi bagian penting dalam agenda nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), karena ke depan berbagai layanan publik akan terintegrasi secara digital.
“IKD ini pintu gerbangnya. Nantinya dokumen kependudukan dapat diajukan langsung melalui aplikasi tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. Masyarakat tinggal mengambil dokumen setelah proses selesai,” ujarnya.
Namun, ia mengakui bahwa sejumlah kendala masih dihadapi, antara lain rendahnya pengetahuan masyarakat tentang IKD, perangkat telepon yang tidak mendukung, hingga anggapan bahwa KTP digital belum terlalu dibutuhkan. Di sisi lain, maraknya penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan Disdukcapil menjadi perhatian serius.
“Tidak ada program petugas Disdukcapil menelpon langsung warga untuk mengaktifkan IKD. Aktifasi hanya bisa dilakukan di hadapan petugas resmi, karena ada tahapan scan barcode dari sistem. Kami terus mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing link palsu yang justru berujung pembobolan rekening,” tegasnya.
Ganjar menambahkan bahwa saat ini KTP digital dan KTP fisik masih berjalan berdampingan. IKD sudah bisa dipakai di sejumlah fasilitas seperti bandara dan stasiun kereta, sementara sektor lain seperti perbankan dan rumah sakit masih menunggu sinkronisasi kebijakan dari pemerintah pusat.
Melalui kunjungan ini, Disdukcapil berharap para jurnalis dapat memahami proses hingga tantangan pelayanan administrasi kependudukan, sekaligus membantu menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat.
“Kami ingin media memahami apa itu IKD, bagaimana prosesnya, dan target yang harus kami capai. Kami berharap kolaborasi ini dapat mempercepat literasi masyarakat tentang pentingnya transformasi digital,” pungkas Ganjar.
(Iqbal/Magang)