Bogordaily.net — Upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat kembali dilakukan DPRD Kota Bogor. Sejak pertengahan 2025, lembaga legislatif daerah itu menghimpun berbagai aspirasi publik dan kini resmi menyampaikannya ke DPR RI.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy bersama Ketua Badan Kehormatan (BK) Safrudin Bima membawa langsung tuntutan masyarakat ke Kompleks Parlemen, Jakarta. Aspirasi tersebut diterima oleh anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar, H. Daniel Syafiuddin, di Gedung Nusantara I.
Rusli menegaskan bahwa salah satu sorotan utama yang dibawa adalah keberatan mahasiswa Universitas Pakuan terkait perubahan KUHAP yang baru disahkan. “Tugas kami hari ini adalah memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan. Kami berterima kasih kepada Pak Daniel yang telah menerima dan menampung suara warga Kota Bogor,” ujar Rusli.
Safrudin Bima menambahkan bahwa DPRD Kota Bogor berkomitmen menjalankan fungsi representasi tanpa kompromi. “Tidak ada aspirasi yang tercecer. Semua suara masyarakat akan kami teruskan ke instansi yang relevan. Kami sebagai wakil rakyat berkewajiban memastikan tuntutan publik tidak berhenti di meja rapat,” kata Safrudin.
Menanggapi hal tersebut, Daniel Syafiuddin memastikan Komisi V DPR RI akan menindaklanjuti masukan warga Bogor secara objektif. Ia menyebut isu terkait partisipasi bermakna, potensi penyalahgunaan kewenangan, hingga pasal-pasal kontroversial dalam KUHAP akan menjadi bahan evaluasi.
“Komisi V DPR RI mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan DPRD Kota Bogor. Setiap masukan publik adalah elemen penting dalam demokrasi dan pengawasan kebijakan nasional,” ujar Daniel menutup pernyataannya.***