Bogordaily.net – Akademisi sekaligus Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor Restu Kurniawan menyoroti kinerja satu tahun pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Rudy Susmanto-Jaro Ade.
Menurutnya, kinerja pasangan Rudy Susmanto-Jaro Ade selama satu tahun ini dapat dikategorikan sebagai awal yang solid dan terarah (Raport Hijau) dengan fokus pada pembenahan birokrasi dan pelayanan dasar.
Tingkat kepuasan publik di awal masa jabatan mereka (sekitar 100 hari kerja) cukup tinggi, mencapai lebih dari 80 Persen, menandakan respons positif dari masyarakat terhadap gaya kepemimpinan yang dekat dan lugas.
Restu menjelaskan, meskipun analisis mendalam menunjukkan bahwa Bogor Bangkit memang dimulai, namun masih dibayangi tiga fondasi masalah laten seperti Darurat Sampah, Jebakan Geografis, dan Kemacetan Klasik.
Program yang paling terasa manfaatnya oleh masyarakat kabupaten Bogor adalah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan insentif ekonomi:
Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan:
Dengan realisasi peningkatan alokasi APBD 2025 untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan. Upaya penyebaran layanan publik hingga ke kecamatan, seperti layanan perekaman E-KTP, dirasakan mempermudah akses warga di wilayah jauh.
Selain itu, Inovasi Inisiatif untuk membangun fasilitas publik yang mendukung kreativitas generasi muda juga menunjukkan perhatian pada pembangunan SDM.
Insentif Ekonomi untuk Warga:
Dengan realisasi program seperti Pemutihan Pajak Kendaraan (jika masih berlanjut di tahun 2025) memberikan keringanan finansial langsung bagi wajib pajak, serta masih banyak terobosan program lainnya.
Meskipun capaian awal positif, ada masalah fundamental yang tetap menjadi tantangan mendesak, dan bahkan menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat. Tiga Masalah Raksasa yang Masih “Tidur.
“Darurat Sampah (Galuga): “TPA kita ini sudah seperti ‘bom waktu’ ekologis. Kalau tidak segera ditransformasi, kita hanya akan terus-terusan mengubur masalah. Bogor butuh solusi radikal, bukan sekadar penambahan lahan!,” kata Restu, Senin 8 Desember 2025.
Kemudian, jebakan Geografis (Pemekaran): Kabupaten Bogor terlalu besar, seperti ‘raja tanpa tangan’ yang susah menjangkau semua rakyatnya. Mendorong percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah satu-satunya cara untuk membubarkan ketimpangan layanan.
“Kemacetan Klasik: “Kita sudah bosan mendengar janji soal Puncak. Tata ruang kita terlalu lembek. Pemkab harus berani ‘menarik rem tangan’ pada pembangunan yang melanggar dan berani ‘berinvestasi besar’ pada transportasi publik yang terintegrasi,” jelasnya.
Sehingga dari masalah laten ini pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor merekomendasikan beberapa solusi dari bahaya laten di Kabupaten Bogor ini :
Merekomendasikan Bupati Bogor untuk segera membuat satgas yang terdesentralisasi, dimulai dari desa-desa untuk menjadikan sampah bukan sebagai benalu, tapi peluang ekonomi baru bagi masyarakat di kabupaten Bogor
“Merekomendasikan Bupati Bogor untuk segera pemekaran Kabupaten Bogor, mengingat Bogor yang begitu luas, sehingga setiap kebijakan pemerintah tidak semua masyarakat merasakan manfaatnya,” ungkap Restu.
Sementara itu, kata dia, optimalisasi transportasi umum yang murah dan jangkauan yang luas, tidak hanya seputar cibinong saja, tapi dimulai dari ujung Bogor sampai pusat kota di Kabupaten Bogor.
(Albin Pandita)