Bogordaily.net – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Muttaqien, menemui massa aksi demo sopir angkutan umum alias angkot yang menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, usai melakukan pertemuan tertutup dengan perwakilan koordinator aksi, Selasa (tanggal menyesuaikan).
Dalam pertemuan tersebut, Jenal menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bogor tengah menyiapkan proses penghapusan program peremajaan angkutan umum yang akan diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwali). Namun, pembahasan regulasi tersebut belum dimulai dan masih menunggu tahapan penyusunan bersama para pemangku kepentingan.
“Perlu saya sampaikan, tadi kita sudah berdiskusi di dalam. Proses penghapusan peremajaan akan dilakukan setelah Perwali selesai. Saat ini Perwalinya belum dibahas, dan nanti pembahasannya akan melibatkan perwakilan dari teman-teman pengemudi,” ujar Jenal di hadapan massa aksi.
Ia juga menegaskan, sembari menunggu regulasi rampung, aktivitas operasional angkutan umum di lapangan tetap diperbolehkan berjalan seperti biasa.
Lebih lanjut, Jenal memastikan bahwa razia terhadap angkutan umum yang berusia di atas 20 tahun akan dihentikan sementara hingga proses penyusunan Perwali rampung. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan perwakilan pengemudi.
“Hari ini kita sepakat, Dinas Perhubungan tidak akan melakukan razia terlebih dahulu sampai menunggu proses pembahasan Perwali. Nantinya peraturan ini akan disusun dengan melibatkan perwakilan pembudi, KKSU, Organda, dan organisasi pengusaha angkutan,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkot Bogor tetap menekankan sejumlah aturan kedisiplinan yang wajib dipatuhi pengemudi selama masa transisi kebijakan. Salah satunya adalah larangan merokok saat mengemudi serta kebiasaan berhenti sembarangan atau ngetem di lokasi yang tidak semestinya.
“Sekali lagi, saya sebagai warga Bogor juga mengingatkan, tolong pengemudi jangan merokok saat mengemudi dan tidak berhenti sembarangan,” pungkas Jenal.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas layanan transportasi publik di Kota Bogor, sekaligus memberi ruang dialog bagi pemerintah dan pelaku usaha angkutan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif dan berkeadilan.***