Bogordaily.net – Isu reshuffle Kabinet Prabowo kembali menguat menjelang Rabu (28/1/2026) siang. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet dengan skema rotasi sejumlah posisi strategis, termasuk kursi Menteri Luar Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Berdasarkan informasi yang beredar di lingkungan parlemen dan lingkaran pemerintahan, Menteri Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, disebut akan digeser ke posisi Menko PMK. Posisi tersebut saat ini masih dijabat oleh Pratikno, figur yang selama ini dikenal sebagai bagian dari lingkaran dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Sumber menyebutkan, Pratikno tetap akan dipertahankan dalam struktur Kabinet Merah Putih, namun berpotensi menempati jabatan strategis lain yang dinilai lebih selaras dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo ke depan. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari penataan ulang mesin pemerintahan untuk memperkuat agenda pembangunan manusia dan reformasi birokrasi.
Di sisi lain, isu reshuffle Kabinet Prabowo juga memunculkan nama Budisatrio Djiwandono sebagai kandidat kuat pengganti Sugiono di kursi Menteri Luar Negeri. Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu dinilai memiliki rekam jejak yang relevan dalam isu pertahanan dan hubungan internasional, serta kedekatan politik dengan Presiden Prabowo.
Respons Sugiono dan Budisatrio
Menanggapi kabar tersebut, Sugiono mengaku belum menerima informasi resmi dari Presiden. Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/1/2026), ia menyatakan baru mendengar isu tersebut dari media.
“Saya belum mendengar, baru sekarang ini,” ujar Sugiono singkat.
Sementara itu, Budisatrio Djiwandono memilih bersikap hati-hati dan tidak ingin berspekulasi. Keponakan Presiden Prabowo tersebut menegaskan fokusnya masih berada pada tugas di Komisi I DPR RI.
“Tidak tahu. Tanyakan ke Pak Utut. Tugas saya sekarang di Komisi I DPR,” katanya.
Sinyal Penguatan Kabinet
Pengamat menilai, isu reshuffle Kabinet Prabowo mencerminkan upaya konsolidasi awal pemerintahan baru untuk memastikan stabilitas politik dan efektivitas kebijakan. Perombakan kabinet pada fase awal pemerintahan kerap dimaknai sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika politik, kebutuhan teknokratis, serta prioritas program kerja nasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan terkait jadwal maupun komposisi reshuffle. Namun, sinyal kuat dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pengumuman resmi bisa dilakukan dalam waktu dekat.***