Bogordaily.net — Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja dan inovasi pelayanan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.
Apresiasi ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke kantor Imigrasi Bogor, Kamis (22/1/2026), sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan pelayanan keimigrasian di wilayah penyangga Ibu Kota.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam membangun sistem keimigrasian yang adaptif dan berdaya saing.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam peningkatan kualitas layanan dan pengawasan keimigrasian,” ujar Jaya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ritus Ramadhana, memaparkan sejumlah capaian strategis sepanjang 2025, termasuk keberhasilan melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor layanan keimigrasian.
Menurut Ritus, pencapaian tersebut mencerminkan komitmen institusinya dalam menghadirkan layanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Capaian ini menjadi bukti komitmen Imigrasi Bogor dalam menjaga kualitas pelayanan sekaligus mendukung penerimaan negara,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan kajian berkelanjutan terhadap pola peningkatan PNBP, khususnya dari layanan izin tinggal agar dapat dioptimalkan secara terukur dan berkelanjutan.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menekankan pentingnya pengembangan inovasi layanan, termasuk peningkatan pelayanan bagi pekerja migran serta calon jamaah haji dan umrah.
“Kami juga mendorong penguatan fungsi keimigrasian yang lebih humanis, tanpa mengabaikan aspek pengawasan,” ujarnya.
Selain itu, Komisi XIII DPR RI menyoroti urgensi penguatan fungsi intelijen keimigrasian, terutama dalam mendeteksi dini penyalahgunaan izin tinggal, mobilitas warga negara asing lintas wilayah, praktik kawin kontrak, hingga potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Andreas menambahkan, integrasi dan pertukaran data keimigrasian dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dinilai krusial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing.
“Kami mengapresiasi capaian Imigrasi Bogor dan mendorong penguatan SDM, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi layanan yang berorientasi pada kepentingan publik,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPR RI dan jajaran keimigrasian dalam mewujudkan sistem keimigrasian nasional yang berdaulat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***