Bogordaily.net – Tasya Kamila. Publik mengenalnya sebagai artis. Pemerintah mencatatnya sebagai alumnus beasiswa negara atau LPDP yang sedang heboh. Pajak rakyat pernah membiayai studinya. Maka ia memilih satu sikap sederhana: memberi kabar.
Di akun media sosialnya, ia menulis seperti orang menghadap atasan: izin laporan, boss. Masa bakti selesai. Cinta negeri jangan lelah. Kalimatnya ringan. Isinya berat.
Tasya belajar kebijakan energi dan lingkungan di Columbia University, Amerika Serikat. Ia lulus tepat waktu. IPK 3,75. Ia bukan hanya kuliah. Ia mencari makna dari dana publik yang menanggung biayanya.
Selama studi, ia aktif di jejaring pemuda internasional di bawah naungan PBB. Ia mewakili pemuda Indonesia. Ia juga memanfaatkan fasilitas kampus untuk mengembangkan gagasan Desa Mandiri Energi di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ia tidak sekadar belajar teori energi. Ia mencoba menyalakannya.
Di kampus, ia memperkenalkan budaya Indonesia. Ia menjadi pengurus organisasi mahasiswa Asia Tenggara. Setelah pulang, ia magang di Kementerian ESDM. Ia ingin memahami kebijakan energi baru dan terbarukan dari dekat.
Ada bagian yang tidak ia tulis panjang-panjang. Ayahnya wafat ketika ia masih menjalani ujian. Ia tidak pulang. Ia tidak mengantar jenazah. Ia memilih menuntaskan amanah studinya. Tidak semua perjuangan berbentuk tepuk tangan.
Tasya mengatakan masyarakat berhak bertanya: apa kontribusi penerima beasiswa negara? Ia menyebut dana pendidikan itu investasi rakyat. Maka hasilnya harus kembali ke rakyat. Sederhana. Logis. Sulit dijalankan banyak orang.
Ia punya cita-cita besar: suatu hari menjadi menteri. Ia tahu jabatan bukan tujuan. Pengetahuan kebijakan adalah bekalnya. Sebagai figur publik, ia merasa punya jembatan: antara pembuat kebijakan dan masyarakat.
Laporannya datang di waktu yang sensitif. Publik sedang gelisah. Ada video lain yang memantik emosi. Seorang penerima beasiswa negara memamerkan kewarganegaraan asing anaknya. Kalimatnya tajam. Reaksi publik lebih tajam.
Negara tidak tinggal diam. Ada klarifikasi. Ada pemeriksaan. Ada kewajiban yang harus diselesaikan. Ada uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Bahkan ada sanksi yang disiapkan. Pesannya satu: beasiswa negara bukan hadiah. Ia amanah.
Di tengah riuh itu, laporan Tasya terasa seperti jeda. Ia tidak membela siapa pun. Ia tidak menyerang siapa pun. Ia hanya menunjukkan satu kemungkinan: bahwa dana publik bisa berbuah pengabdian.
Publik merespons dengan cara yang sederhana pula: pujian. Bukan karena ia sempurna. Tetapi karena ia memilih menjawab.
Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Yang masih langka adalah kebiasaan melapor. Dan barangkali, keberanian untuk mengingat: setiap rupiah dari negara selalu punya pemilik. Namanya rakyat.***