Bogordaily.net — Rencana impor kendaraan operasional oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dari India berpotensi ditunda menyusul permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan perusahaan akan mengikuti keputusan pemerintah dan lembaga negara terkait rencana pengadaan kendaraan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat kepada negara dan rakyat,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Permintaan penundaan disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang menilai keputusan final sebaiknya menunggu arahan Presiden serta evaluasi kesiapan industri otomotif nasional.
Rencana impor 105.000 unit kendaraan
Rencana pengadaan kendaraan pertama kali diungkap oleh produsen otomotif India Mahindra and Mahindra Ltd. pada awal Februari 2026. Dalam pernyataan resminya, perusahaan tersebut menyebut akan memasok 35.000 unit pikap tipe Scorpio.
Agrinas kemudian mengonfirmasi total impor mencapai 105.000 unit, terdiri dari:
* 35.000 unit pikap 4×4 dari Mahindra
* 35.000 unit pikap 4×4 tambahan
* 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors
Seluruh kendaraan direncanakan untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.
Dorongan penggunaan produk dalam negeri
Di tengah polemik impor, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan industri nasional telah mampu memproduksi kendaraan pikap secara mandiri.
Menurutnya, jika pengadaan 70.000 unit pikap 4×2 dipenuhi dari produksi dalam negeri, potensi dampak ekonomi ke belakang dapat mencapai sekitar Rp27 triliun.
DPR menilai penundaan juga diperlukan karena Presiden Prabowo Subianto masih menjalankan kunjungan kerja luar negeri dan akan melakukan pembahasan menyeluruh setelah kembali ke Tanah Air.
Keputusan final terkait impor kendaraan Agrinas kini menunggu evaluasi pemerintah, dengan pertimbangan menjaga keseimbangan antara kebutuhan program nasional dan perlindungan industri otomotif domestik.***