Bogordaily.net – Keputusan Israel untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu beragam respons di tingkat internasional.
Di Indonesia, langkah tersebut langsung menjadi sorotan, mengingat posisi diplomatik RI yang hingga kini tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel dan secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Israel resmi menjadi bagian dari forum tersebut pada Rabu (11/2) waktu setempat. Bergabungnya negara itu ke dalam BoP menempatkannya dalam satu wadah bersama sejumlah negara lain, termasuk Indonesia yang telah lebih dahulu menjadi anggota.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait isu Palestina.
Kemlu RI Tidak Ada Normalisasi Hubungan
Menanggapi perkembangan tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak mengalami perubahan.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menekankan bahwa kehadiran Indonesia dalam forum Board of Peace tidak boleh ditafsirkan sebagai langkah normalisasi hubungan dengan Israel maupun legitimasi atas kebijakan negara tertentu.
“Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun,” tegas Yvonne.
Pernyataan ini sekaligus merespons kekhawatiran sebagian masyarakat yang menilai keberadaan Indonesia dan Israel dalam satu forum berpotensi mengaburkan sikap politik RI selama ini.
Kemlu menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia di BoP semata-mata berlandaskan mandat kemanusiaan, bukan agenda politik bilateral.
Mandat tersebut mencakup sejumlah aspek penting, antara lain stabilisasi situasi di wilayah konflik, perlindungan warga sipil, distribusi bantuan kemanusiaan, serta dukungan terhadap proses rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Menurut Yvonne, seluruh langkah yang diambil Indonesia dalam forum tersebut selaras dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), yang menjadi dasar hukum internasional bagi upaya penanganan krisis kemanusiaan di Gaza.
Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia lebih diarahkan pada kontribusi konkret dalam meredakan dampak konflik, bukan pada pembentukan relasi diplomatik baru.
Kemlu RI juga memastikan bahwa bergabungnya Israel ke dalam Board of Peace tidak akan memengaruhi komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Israel Masuk Usai Pertemuan Netanyahu–Trump
Israel diumumkan resmi bergabung dengan BoP setelah pertemuan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari dinamika diplomasi terbaru di kawasan Timur Tengah.
Sebelum Israel, Indonesia dan sejumlah negara mayoritas Muslim telah lebih dulu menjadi anggota forum tersebut. Kehadiran Israel kemudian memunculkan dinamika baru dalam struktur keanggotaan BoP.
Meski demikian, Indonesia menegaskan akan tetap memanfaatkan posisinya di dalam forum untuk memperjuangkan kepentingan Palestina.
“Indonesia akan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina serta menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina,” ujar Yvonne.
Pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di Board of Peace tidak mengubah prinsip dasar politik luar negeri RI yang bebas dan aktif.
Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina serta mendorong terwujudnya solusi dua negara sebagai jalan keluar permanen konflik. Di saat yang sama, Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.