Bogordaily.net – Sabtu itu, Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, tidak hanya dipenuhi lalu lalang warga. Ada juga suara-suara yang lebih keras dari biasanya. Bukan klakson. Bukan pula deru mesin. Melainkan keluh kesah.
Satpol PP Kota Bogor datang melakukan penertiban pedagang kaki lima di sekitar Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, 7 Februari 2026. Prosedurnya biasa. Tertibkan lapak. Rapikan ruang publik. Jalankan aturan.
Namun, dari balik terpal dan gerobak sederhana, ada satu suara yang tak bisa diabaikan.
Seorang ibu pedagang mendadak ngamuk. Bukan karena ingin ribut. Tapi karena perut.
“Tapi bagaimana kalau kami lapar. Harus mencuri sedangkan copet dibiarkan,” katanya lantang, menatap petugas yang berdiri di depannya.
Kalimat itu menusuk. Bukan hanya ke telinga. Tapi ke nurani.
Ibu itu tidak bicara soal perda. Ia bicara soal makan hari ini. Soal anak di rumah. Soal pilihan hidup yang makin sempit di kota yang terus menuntut rapi.
Penertiban ini, kata Satpol PP, dilakukan demi menjaga ketertiban umum dan kenyamanan pengguna fasilitas publik. Jalan harus bersih. Trotoar harus kembali ke fungsinya.
Semua benar. Secara aturan.
Tapi hari itu, di Kapten Muslihat, aturan bertemu perut lapar. Dan di situlah persoalan menjadi tidak sesederhana garis putih di trotoar.
Bogor kembali dihadapkan pada pertanyaan lama: bagaimana menertibkan kota tanpa menertibkan rasa kemanusiaan.
Pertanyaan yang, sampai hari ini, belum juga selesai.***