Bogordaily.net – Wacana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengambil peran sebagai fasilitator dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran menuai respons dari parlemen.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menilai langkah tersebut perlu melalui pertimbangan strategis yang matang.
Menurut TB Hasanuddin, secara prinsip gagasan Presiden untuk menjadi penengah sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif.
“Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Akan tetapi, niatan tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang,” kata dia.
Tantangan Diplomatik Dinilai Tidak Ringan
TB Hasanuddin menegaskan, menjadi fasilitator dalam konflik internasional berskala besar bukan perkara sederhana. Ia menilai ada sejumlah tantangan diplomatik yang perlu dipertimbangkan secara serius.
Salah satunya adalah persepsi politik luar negeri Indonesia yang belakangan dinilai sebagian pihak lebih condong ke poros Amerika Serikat dan Israel. Hal ini, menurutnya, bisa menjadi hambatan dalam membangun kepercayaan dari Iran.
“Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam BoP (Board of Peace), sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” jelas dia.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor kepercayaan (trust) menjadi elemen krusial dalam upaya mediasi konflik internasional.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin mengingatkan bahwa peran sebagai fasilitator tidak hanya bersifat simbolik. Dibutuhkan komitmen nyata dari pemerintah, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun pembiayaan.
“Harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. Dialog tidak hanya satu atau dua kali. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menteri Luar Negeri sudah benar-benar siap?,” tutur dia.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan arah dan tujuan sebelum Indonesia memutuskan terlibat lebih jauh dalam konflik geopolitik yang kompleks tersebut.
“Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional,” kata dia.
Dinilai Lebih Relevan Fokus di Kawasan ASEAN
Dalam pandangan TB Hasanuddin, Indonesia justru memiliki urgensi yang lebih besar untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Ia menyinggung konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang dinilai lebih dekat dengan kepentingan strategis nasional.
“ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia,” kata dia.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya prioritas kebijakan luar negeri yang berbasis kepentingan kawasan.
Pemerintah Serukan Dialog, Prabowo Siap ke Teheran
Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan penyesalan atas gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran.
Ketegangan memuncak setelah terjadi serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) pagi waktu Iran. Situasi balasan dilaporkan masih berlangsung hingga berita ini disampaikan.
“Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi,” ujar Kemlu RI.
“Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.”
Dalam pernyataannya, pemerintah juga membuka peluang mediasi apabila kedua pihak menyetujui. Bahkan, Presiden Prabowo disebut siap melakukan kunjungan langsung.
“Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” sebut Kemlu RI.
Di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, pemerintah juga mengingatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak agar tetap waspada dan mengikuti arahan otoritas setempat serta berkoordinasi dengan perwakilan RI terdekat.