Bogordaily.net – Ada yang berubah di jantung Kota Hujan. Bukan sekadar lalu lintas, tapi wajah pasar yang selama ini riuh oleh pedagang kaki lima.
Pemerintah Kota Bogor memastikan relokasi PKL dari kawasan Pasar Bogor menuju Pasar Jambu Dua akan segera dieksekusi. Bukan lagi wacana. Ini soal komitmen.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan fase sosialisasi sudah lewat. Kini masuk tahap yang lebih tegas: pelaksanaan.
“Bukan sosialisasi lagi, tapi penetapan komitmen dari pedagang. Mereka akan pindah pasca Lebaran,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).
Nada bicaranya tidak lagi mengajak. Lebih pada memastikan. Karena kesepakatan, katanya, sudah lama dibangun bersama para pedagang.
Relokasi ini bukan sekadar memindahkan lapak. Ini bagian dari upaya menata pusat kota agar lebih tertib dan representatif. Kawasan yang selama ini padat, semrawut, ingin diubah wajahnya.
“Insya Allah besok (hari ini, red) kita lakukan langkah teknis di lapangan,” kata Dedie.
Di lapangan, peta sudah digambar. Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya, Jenal Abidin, menyebut penertiban akan menyasar sejumlah titik: Jalan Pedati, Lawang Seketeng, Jalan Roda, hingga Jalan Bata.
PKL dari titik-titik itu akan diarahkan ke Pasar Jambu Dua. Waktunya jelas: setelah Idulfitri. Sebuah kelonggaran yang sebelumnya sudah disepakati bersama.
“Persiapan teknis sudah matang. Koordinasi dan sosialisasi juga sudah dilakukan intensif,” ujarnya.
Data pun sudah di tangan. Pelaksana Tugas Kasatpol PP Kota Bogor, Pupung W. Purnama, merinci jumlah pedagang yang akan terdampak.
Di Jalan Pedati ada 119 pedagang. Lawang Seketeng dan Kampung Cincau 496 pedagang. Kawasan Suryakencana 83 pedagang. Sekitar Plaza dan Pasar Bogor 619 pedagang.
Angkanya besar. Lebih dari 600 pedagang akan bergeser.
Namun, yang menarik justru satu hal: resistensi tampak mereda.
Paguyuban Persatuan Pedagang Pasar Bogor disebut sudah memberi lampu hijau. Bahkan, mereka telah menandatangani surat pernyataan.
Isi komitmennya jelas: pindah pada H+2 Idulfitri.
Relokasi selalu sensitif. Menyentuh perut banyak orang. Tapi kali ini, pemerintah kota tampaknya ingin memastikan—perubahan tidak lagi ditunda.***