Wednesday, 25 March 2026
HomeNasionalSekolah Daring Batal, Skema Hybrid Belum Jadi Prioritas Saat Ini

Sekolah Daring Batal, Skema Hybrid Belum Jadi Prioritas Saat Ini

Bogordaily.net – Sekolah daring batal menjadi sinyal kuat arah kebijakan pemerintah di sektor pendidikan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar harus tetap berlangsung optimal melalui skema tatap muka.

Pernyataan itu merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026.

Dalam forum tersebut, pemerintah menekankan bahwa tekanan krisis global justru harus dimanfaatkan sebagai momentum percepatan transformasi nasional, termasuk di sektor pendidikan.

Pratikno menjelaskan, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), di samping agenda strategis seperti swasembada pangan dan energi.

Dalam konteks ini, sekolah daring batal dipilih sebagai langkah untuk mencegah penurunan kualitas pembelajaran atau learning loss.

“Proses pembelajaran harus semakin optimal dan tidak boleh terganggu. Oleh karena itu, diutamakan tetap berjalan secara luring atau tatap muka,” ujar Pratikno dalam keterangannya.

Ia mengakui bahwa opsi pembelajaran hybrid—kombinasi daring dan luring—sempat dibahas lintas kementerian.

Namun, hasil koordinasi menunjukkan bahwa metode tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

Pemerintah menilai interaksi langsung di kelas masih menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pendidikan.

Lebih lanjut, Pratikno menegaskan bahwa prioritas pemerintah terhadap pendidikan sangat tinggi, tercermin dari berbagai program seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda. Karena itu, kebijakan sekolah daring batal dinilai sejalan dengan upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan nasional.

Di sisi lain, transformasi tetap dilakukan dalam sektor pemerintahan. Digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), efisiensi birokrasi, hingga penerapan flexible working arrangement (FWA) terus didorong untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

“Pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas SDM harus diperkuat dengan cara yang lebih efisien dan cerdas,” kata Pratikno.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa meski dunia menghadapi tekanan global, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama—dan sekolah daring batal menjadi bagian dari strategi menjaga kualitas generasi masa depan.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here