bogordaily.net – Brigade Mahasiswa Bogor melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Cibinong, pada Kamis 2 April 2026.
Adapun, unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai bentuk respons kritis terhadap kebijakan anggaran daerah Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait Pokok Pikiran (Pokir) Dewan.
Hal tersebut diwujudkan dalam program Posyandu Digital oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor dengan nilai anggaran mencapai Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).
Program tersebut memantik pertanyaan publik yang serius mengenai urgensi dan relevansinya di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat desa, seperti rendahnya kualitas layanan kesehatan dasar.
Kemudian, minimnya fasilitas posyandu konvensional, serta keterbatasan kapasitas kader di lapangan.
Digitalisasi, dalam konteks ini, terkesan dipaksakan tanpa fondasi kebutuhan riil yang terukur secara komprehensif.
Koordinator Aksi, Yuri mengaku mencermati adanya indikasi persoalan dalam aspek tata kelola program, khususnya terkait mekanisme pengadaan.
Beredar dugaan adanya praktik tidak etis, termasuk indikasi vendor yang menerima cashback hingga 50% dari nilai proyek.
“Jika dugaan ini benar, maka hal tersebut tidak hanya mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mengarah pada potensi penyimpangan anggaran serta konflik kepentingan yang merugikan masyarakat luas,” ungkap Yuri, Kamis 2 April 2026.
Kemudian, dalam perspektif keadilan anggaran, alokasi sebesar Rp20 miliar untuk program yang belum memiliki urgensi yang jelas merupakan bentuk ketimpangan prioritas pembangunan.
Menurutnya, anggaran publik seharusnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, bukan pada proyek-proyek yang sarat dengan kepentingan elit dan berpotensi menjadi ruang kompromi politik anggaran.
Atas dasar tersebut, Brigade Mahasiswa Bogor menyatakan sikap dan tuntutan.
Mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk memberikan penjelasan terbuka terkait dasar pengajuan pokir serta memastikan tidak adanya konflik kepentingan dalam proses tersebut.
Kedua, mendesak Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik cashback dan potensi penyimpangan dalam proyek tersebut.
Ketiga, mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengalihkan anggaran Rp20 miliar tersebut ke program-program yang lebih substansial dan berdampak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar di posyandu dan puskesmas, penguatan kapasitas dan insentif kader posyandu,
Serta, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di desa tertinggal, dan program penanganan stunting dan gizi buruk yang lebih terukur dan sistematis.(Albin)