Bogordaily.net – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyoroti meningkatnya prevalensi hipertensi di Kota Hujan.
Prevalensi hipertensi di Kota Bogor pada 2025 mencapai 9,97 persen, melampaui target pemerintah kota sebesar 8,4 persen.
Data ini terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2025 yang disampaikan kepada DPRD Kota Bogor.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menilai lonjakan tersebut sebagai sinyal serius yang harus segera ditindaklanjuti.
Ia menyebut program pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular yang dijalankan Dinas Kesehatan (Dinkes) belum optimal menjangkau masyarakat.
“Data LKPJ menunjukkan prevalensi hipertensi naik melebihi target. Ini menandakan upaya pencegahan dan deteksi dini belum berjalan maksimal,” ujar Dedi.
Ia mengingatkan bahwa hipertensi dikenal sebagai silent killer karena sering tidak disadari penderitanya. Kondisi ini berpotensi memicu lonjakan kasus stroke dan serangan jantung jika tidak segera ditangani.
Merujuk Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, hipertensi menjadi faktor risiko keempat penyebab kematian di Indonesia dengan kontribusi 10,2 persen.
“Kalau prevalensi sudah 9,97 persen dan terus naik, kita harus waspada terhadap risiko penyakit kardiovaskular di masa depan,” tegasnya.
Desak Skrining Massal Diperluas
Dedi mendorong Dinkes Kota Bogor memperluas skrining hipertensi melalui jaringan layanan kesehatan dasar.
Saat ini, Kota Bogor memiliki 25 puskesmas dan 983 posyandu yang tersebar di enam kecamatan dan 68 kelurahan.
Namun, menurutnya, kapasitas skrining masih belum mencakup seluruh warga. Ia meminta posyandu dimaksimalkan sebagai garda terdepan deteksi dini.
“Kader posyandu harus dilatih dan dilengkapi alat tensi meter. Jangan hanya fokus pada program ibu dan anak, tetapi juga penyakit tidak menular seperti hipertensi,” katanya.
Ia juga menyoroti sebanyak 483 posyandu pada 2025 belum mendapatkan posyandu kit, yang di dalamnya termasuk alat pengukur tekanan darah.
Untuk menekan angka hipertensi, Dedi mengusulkan tiga langkah strategis kepada Pemerintah Kota Bogor:
Memperluas Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang saat ini baru menjangkau 49,52 persen warga, dengan fokus pada skrining hipertensi.
Menambah anggaran alat kesehatan, khususnya pengadaan tensi meter digital di seluruh posyandu dan posbindu PTM agar pemeriksaan rutin bisa dilakukan setiap bulan.
Menggencarkan edukasi gaya hidup sehat CERDIK, meliputi cek kesehatan berkala, berhenti merokok, aktif bergerak, diet seimbang, istirahat cukup, dan pengelolaan stres.
Menurut Dedi, langkah tersebut bisa didukung optimalisasi anggaran kesehatan yang belum terserap.
“Anggaran kesehatan 2025 masih menyisakan belasan miliar rupiah. Itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pencegahan hipertensi yang lebih agresif,” ujarnya.
Minta Peta Sebaran Hipertensi
Selain itu, DPRD juga meminta Dinkes menyusun peta sebaran hipertensi hingga tingkat kelurahan agar intervensi lebih tepat sasaran.
“Kita perlu tahu wilayah mana yang paling tinggi prevalensinya. Dari situ penanganan bisa diprioritaskan dan lebih efektif,” kata Dedi.
Sebagai perbandingan, berdasarkan SKI 2023 dari Kementerian Kesehatan, prevalensi hipertensi nasional pada penduduk usia 18 tahun ke atas mencapai 34,1 persen.
Sementara Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan prevalensi tertinggi kedua di Indonesia, yakni 39,6 persen.
(Muhammad Irfan Ramadan)