Bogordaily.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Inspektorat Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Fraud Control Plan dan penguatan integritas di lingkungan Pemkot Bogor.
Kegiatan ini digelar pada Rabu, 29 April 2026, di Hotel Royal Pajajaran, dan diikuti oleh para kepala bagian serta sekretaris dinas yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) terhadap potensi penyimpangan serta mendorong terciptanya sistem pengendalian yang efektif guna mencegah praktik kecurangan sejak dini.
Dalam pelaksanaannya, Inspektorat menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta pihak terkait lainnya yang memberikan pemaparan mengenai identifikasi, deteksi, hingga pencegahan fraud di lingkungan pemerintahan.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam merespons berbagai dinamika yang terjadi belakangan ini, khususnya terkait perilaku aparatur.
“Kita belajar dari kondisi belakangan di Kota Bogor, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait dengan sikap perilaku pegawai yang mengakibatkan terjadinya peristiwa-peristiwa seperti penyimpangan hingga ketidakdisiplinan,” ujarnya.
Dedie juga mengapresiasi langkah Inspektorat Kota Bogor dalam menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bentuk upaya preventif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi kepada Inspektorat untuk menyelenggarakan sosialisasi tentang fraud control plan dan integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor,” lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa melalui kegiatan ini, para peserta akan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai berbagai potensi pelanggaran yang dapat terjadi, serta bagaimana langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan sejak awal.
“Dengan adanya narasumber dari BPKP dan pihak lainnya, diharapkan peserta bisa memahami bagaimana penyimpangan atau ketidakdisiplinan itu bisa dideteksi sejak dini, sehingga dapat dicegah dan ditekan potensinya,” jelas Dedie.
Lebih lanjut, Dedie menyoroti bahwa tekanan ekonomi maupun faktor eksternal lainnya juga bisa menjadi pemicu terjadinya pelanggaran oleh pegawai, sehingga perlu diantisipasi melalui sistem yang kuat.
“Misalnya ada kerugian atau persoalan kredit yang tidak sesuai, hingga adanya pihak ketiga yang terlibat, itu bisa menjadi beban bagi pegawai. Akhirnya mereka mencari sumber pendapatan lain yang tidak sah. Nah,fraud control plan ini hadir untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Bogor berharap dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga integritas, meningkatkan disiplin, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan.
(Fikri)