Bogordaily.net – Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan anggaran besar senilai Rp 1,2 triliun untuk mendukung digitalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lebih terukur, tepat sasaran, dan transparan.
Dana tersebut difokuskan pada pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta layanan berbasis Internet of Things (IoT) yang dikelola oleh Perum Peruri.
Sistem ini dirancang untuk memantau distribusi makanan secara real-time sekaligus memperkuat pengawasan program di lapangan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa salah satu komponen paling krusial dalam digitalisasi ini adalah sistem absensi digital.
Menurutnya, mekanisme tersebut berperan penting untuk memastikan bahwa bantuan makanan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
Namun, besarnya anggaran untuk sektor teknologi informasi ini memicu perdebatan. Sejumlah pihak mempertanyakan prioritas penggunaan dana, dengan anggapan bahwa, anggaran tersebut seharusnya bisa lebih banyak dialokasikan langsung untuk penyediaan pangan.
Menanggapi hal itu, BGN menekankan bahwa tanpa sistem digital yang memadai, distribusi makanan justru berisiko tidak akurat, sulit dilacak, dan rawan penyalahgunaan.
Digitalisasi dipandang sebagai fondasi penting untuk menjamin akuntabilitas serta efektivitas program dalam jangka panjang, termasuk dalam melindungi hak anak untuk mendapatkan gizi seimbang.
Di tengah polemik tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar.
OJK membantah kabar bahwa dana nasabah perbankan digunakan untuk membiayai program MBG.
Lembaga tersebut memastikan bahwa dana di bank tetap aman dan tidak dapat digunakan secara sepihak untuk kepentingan program pemerintah.***