Bogordaily.net – Menteri Koperasi (Menkop) yang juga menjabat Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Nasional Ferry Juliantono menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara MES Jawa Barat dengan program strategis nasional yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam Seminar dan Talkshow MES Jawa Barat yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal bersama Bank Indonesia (BI) dan OJK Jawa Barat, Sabtu (11/4), Menkop Ferry menekankan bahwa arah pengembangan ekonomi syariah harus lebih fokus pada sektor riil agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ekonomi syariah ke depan harus lebih fokus ke sektor riil. Salah satu kuncinya adalah penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, yang perlu terus didorong menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa,” ujar Menkop.
Turut Hadir Ketua Umum MES Jawa Barat Harry Maksum, Asisten Kepala BI Jawa Barat Arnolpi Hadi, Kepala divisi P3UJK OJK Jawa Barat muhammad Ikhsa, Direktur Utama Bank BJB Syariah Arief Setyahadi dan Para Ketua MES daerah se Jawa Barat.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan MES dalam periode 25 tahun yang lalu terutama dalam pengembangan ekonomi syariah dan industri halal menjadi modal besar untuk membangun ekosistem yang lebih terintegrasi.
Dengan potensi market domestik yang sangat besar karena populasi muslim terbesar di dunia, seharusnya dapat menjadi batu loncatan bagi MES lebih berkembang lagi untuk periode 25 tahun ke depan.
“Sekarang yang diperlukan adalah ruang kolaborasi yang mempertemukan kekuatan dari badan usaha, pemerintah, masyarakat dan komunitas. Harapan kami, sektor riil menjadi catatan utama dan menjadi program MES Jawa Barat dan juga menjadi prioritas bagi MES Nasional,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, KDKMP dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat dikolaborasikan dengan MES Nasional karena KDKMP memiliki berbagai gerai yang langsung menyentuh sektor riil. Saat ini KDKMP yang telah memiliki bangunan fisik dan siap beroperasi sekitar 4.200 unit dan yang sedang dibangun sekitar 32.000 unit.
“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi bagian dari integrasi ekosistem ekonomi syariah sebab di dalamnya ada usaha pembiayaan mikro, gerai ritel modern, klinik, apotek dan lain sebagainya yang bisa disinergikan bersama,” ulas Menkop.
Ia kembali menyebutkan bahwa KDKMP memiliki tiga fungsi utama yaitu menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat termasuk barang subsidi pemerintah, menjadi offtaker produk desa, serta menyalurkan program pemerintah pusat. Dengan fungsi ini, koperasi diyakini mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus mendukung program nasional.
Dengan ketiga fungsi tersebut, Menkop mendorong MES Jawa Barat dapat terlibat aktif untuk bersinergi dengan KDKMP melalui penguatan pembiayaan mikro dan juga mengisi gerai ritel modern dengan produk-produk yang dihasilkan masyarakat desa. Ia memastikan bahwa KDKMP siap menampung seluruh produk masyarakat untuk didistribusikan melalui Koperasi setelah dikurasi dan diinkubasi.
Ia menilai integrasi antara KDKMP dan ekonomi syariah akan membuka peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat. Produk-produk desa dapat dipasarkan secara lebih luas dengan dukungan pembiayaan syariah yang produktif.
Selain itu, Menkop Ferry mendorong agar lembaga pembiayaan mikro berbasis syariah dapat diterapkan di koperasi desa dengan dibantu prosesnya melalui MES Jawa Barat. Hal ini akan memperkuat akses permodalan bagi UMKM dan industri kecil terutama di Jawa Barat.
“Kami berharap perbankan syariah di Jawa Barat membuat model pembiayaan mikro yang bisa digunakan koperasi desa. Dengan begitu, kegiatan ekonomi riil bisa tumbuh berkelanjutan,” jelasnya.
Ferry juga menekankan bahwa MES Jawa Barat tidak hanya harus sukses di sektor keuangan syariah dan industri halal, tetapi juga harus mampu dalam membangun industri kecil dan pabrik besar yang berorientasi pada sektor riil. Ia menegaskan, KDKMP harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi syariah untuk 25 tahun ke depan.
Dengan dukungan MES Jawa Barat, KDKMP diharapkan menjadi pusat distribusi produk halal dan syariah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi berbasis syariah terutama di Jawa Barat.
“Semoga MES Jawa Barat tambah solid dan berkembang, dan MES nasional bisa semakin kuat serta membanggakan kita semua,” katanya.
Sementara itu Ketua Umum MES Jawa Barat Harry Maksum menjelaskan bahwa kolaborasi dan sinergi menjadi sangat penting untuk pengembangan ekonomi syariah di Jawa Barat. Selain sektor riil yang perlu terus diperkuat, MES juga perlu menjadi ganda terdepan dalam isu-isu lingkungan.
Hal ini didasarkan pada kejadian bencana di Cisarua, Sumatera dan berbagai daerah di Indonesia lainnya yang menghancurkan permukiman sehingga menimbulkan korban jiwa. Oleh sebab itu isu lingkungan harus menjadi perhatian bersama dari semua pihak termasuk oleh MES Jawa Barat.
“Jangan sampai kita tidak peduli dengan lingkungan karena ini juga menjadi salah satu bagian dari ekosistem ekonomi syariah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa terdapat salah satu contoh praktek baik yang dilakukan oleh KDKMP di Jawa Barat yaitu di daerah Cianjur Selatan yang mulai fokus pada isu lingkungan. Oleh karena itu ia mengusulkan agar dalam struktur organisasi MES Nasional dibentuk Komite Ekonomi Hijau dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
“Mudah-mudahan program yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik dengan dukungan dari Pak Menteri (Ferry Juliantono) dan juga dukungan dari CSR-CSR untuk menanam lebih banyak pohon serta pemberdayaan ekonomi umat,” katanya.