Bogordaily.net – Menteri Koperasi (Menkop) yang sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Ferry Juliantono memberikan apresiasi tinggi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penyelenggaraan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026. Acara tersebut dinilai menjadi momentum yang sangat strategis dan penting dalam upaya penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa MES siap mendukung secara konsisten dalam pelaksanaan program GERAK Syariah di tahun-tahun mendatang. Sinergi yang terjalin selama ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang semakin solid dalam upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Setiap tahun memperlihatkan perkembangan kegiatan yang meningkat signifikan (GERAK Syariah). MES terus mendukung program ini dan semoga tahun depan bisa terlibat secara lebih aktif,” ujar Menkop Ferry dalam acara Penutupan GERAK Syariah 2026 di Kantor OJK, Kamis (2/4).
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis serta seluruh Kepala Kantor OJK Daerah di seluruh Indonesia secara virtual.
Menkop Ferry menekankan bahwa penguatan keuangan syariah tidak bisa dilepaskan dari sektor riil. Untuk itu OJK bersama MES perlu mulai memperkuat sinergi dengan masuk ke sektor riil salah satunya melalui Koperasi-Koperasi di Pondok Pesantren (Kopontren) hingga Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Keberadaan koperasi tersebut dinilai sebagai lembaga ekonomi dan keuangan yang paling dekat dengan masyarakat. Terlebih saat ini pemerintah tengah mengakselerasi pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih untuk segera dioperasikan. Hal ini menjadi lembaga strategis untuk mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat khususnya syariah.
“Penguatan keuangan syariah harus tumbuh berdampingan dengan aktivitas ekonomi riil, baik itu UMKM, industri halal, maupun usaha produktif masyarakat. Dalam konteks ini, koperasi desa Merah Putih memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis gotong royong dan prinsip syariah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan termasuk syariah menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan arahan Tokoh Senior Ekonomi Syariah, K.H. Ma’ruf Amin, ia menekankan bahwa saat ini Indonesia memasuki fase kedua dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu fase perluasan pangsa pasar.
Artinya, tantangan saat ini bukan lagi sekadar membangun awareness dari masyarakat terkait keuangan syariah, tetapi bagaimana memastikan masyarakat benar-benar menjadi pengguna aktif ekosistem keuangan syariah. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan kerja sama yang erat antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan target tersebut.
“Ke depan, kita perlu terus bersama – sama untuk mengembangkan dan memperkuat sistem ekonomi syariah agar semakin inklusif termasuk masuk ke sektor riil agar semakin memperkokoh daya saing, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Terkait dengan Kopdes/Kel Merah Putih, Menkop Ferry memastikan bahwa gerai-gerai dan toko ritel yang ada di Kopdes Merah Putih dipastikan siap untuk menampung seluruh produk dari masyarakat agar mampu menciptakan multiplayer effect yang lebih luas. Namun sebelumnya akan dilakukan proses kurasi dan dan inkubasi agar produk yang dipasarkan layak dan sesuai pangsa pasar.
Kopdes/Kel Merah Putih juga dipastikan akan siap memberikan dukungan pembiayaan mikro kepada masyarakat dalam rangka mendukung usahanya. Dengan perluasan akses pendanaan diharapkan ekonomi masyarakat di desa/ kelurahan dapat tumbuh bersama dengan pengembangan usaha koperasi.
“Kopdes Merah Putih yang sudah terbangun diharapkan bisa menjadi bagian pengembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi kami optimis bahwa ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi syariah yang berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa saat ini Indeks literasi keuangan nasional 2025 sebesar 66,46 persen dimana syariah baru mencapai 43,42 persen. Untuk inklusi keuangan nasional 80,51 persen, sedangkan syariah baru 13,41 persen.
Dari aspek keuangan syariah, Indonesia berada di peringkat 6 dari posisi 10 besar. Kemudian ditingkat nasional, kinerja sektor jasa keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan yang stabil, bahkan di tengah isu dinamika geopolitik.
“Ini masih menjadi tantangan bahwa inklusi keuangan syariah masih rendah, dengan literasi yang baik tentu menjadi modal bagi kita di dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah,” katanya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menegaskan pentingnya literasi keuangan sebagai modal utama untuk mendorong inklusi. Melalui Program GERAK Syariah 2026 tercatat mampu mendorong peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah.
Menurutnya, GERAK Syariah 2026 berhasil mencatat 2.632 kegiatan, terdiri dari 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi, dan 890 kegiatan sosial. Total penghimpunan dana mencapai Rp6,83 triliun dengan penyaluran Rp6,86 triliun, serta manfaat sosial senilai Rp86,2 miliar.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah dan melalui GERAK Syariah 2026 saat ini kita berhasil menempati level yang lebih tinggi,” katanya.***