Thursday, 7 May 2026
HomePolitikPolitisi PSI Grace Natalie Tersandung Kasus Video Ceramah JK, Partai Tegas Tak...

Politisi PSI Grace Natalie Tersandung Kasus Video Ceramah JK, Partai Tegas Tak Beri Bantuan Hukum

Bogordaily.net — Politisi PSI Grace Natalie kini menjadi sorotan setelah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum terkait kasus dugaan pemotongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK). Sikap tegas itu disampaikan langsung oleh Ketua Harian PSI Ahmad Ali atau Mad Ali.

Dalam keterangannya di kantor DPP PSI, Selasa 5 Mei 2026, Mad Ali menyebut apa yang disampaikan Grace Natalie merupakan sikap pribadi dan bukan representasi resmi partai.

“Pernyataan yang disampaikan oleh anggota partai, termasuk Mbak Grace, itu adalah pernyataan pribadi,” ujar Mad Ali.

Kasus yang menyeret politisi PSI Grace Natalie ini pun memantik perhatian publik. Terlebih, PSI memilih mengambil jarak secara kelembagaan dan menegaskan bahwa persoalan hukum tersebut harus dipertanggungjawabkan secara individu.

Menurut Mad Ali, partai tidak akan turun memberikan pendampingan hukum atas laporan yang kini dihadapi Grace Natalie. PSI, kata dia, ingin menjaga batas antara sikap personal kader dan posisi resmi partai politik.

“Secara kelembagaan, kami pastikan tidak akan memberikan bantuan hukum secara kepartaian. Karena hal ini harus dipertanggungjawabkan secara pribadi,” tegasnya.

Meski demikian, PSI tetap membuka ruang dukungan secara personal kepada Grace Natalie. Dukungan itu disebut lebih pada hubungan pertemanan dan solidaritas sesama kader, bukan dalam kapasitas organisasi partai.

“Dalam konteks sebagai sahabat dan pertemanan, kami memberikan bantuan personal,” lanjut Mad Ali.

Polemik yang melibatkan politisi PSI Grace Natalie ini muncul setelah beredarnya dugaan video ceramah Jusuf Kalla yang disebut telah mengalami pemotongan. Kasus tersebut berkembang menjadi perdebatan publik dan memicu pelaporan hukum.

Di tengah dinamika politik nasional yang mulai menghangat, sikap PSI yang memilih tidak memberikan bantuan hukum kelembagaan dinilai menjadi langkah untuk menjaga posisi partai agar tidak terseret lebih jauh dalam kontroversi tersebut.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here