Bogordaily.net – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan tegas terkait praktik korupsi saat menghadiri rapat paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung adanya dugaan aparat berseragam yang ikut melindungi pejabat korup.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena disampaikan secara terbuka di hadapan anggota parlemen dan jajaran pejabat negara.
Prabowo menilai praktik korupsi di Indonesia masih terus terjadi karena para pelaku merasa memiliki pihak yang membekingi mereka.
Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini sebenarnya membuat tindak korupsi semakin mudah terungkap.
Namun, masih ada pejabat yang nekat melakukan pelanggaran karena merasa aman akibat mendapat perlindungan dari oknum tertentu.
“Biasanya mereka itu ada bekingnya. Bekingnya biasanya seragamnya kalau enggak hijau, ya cokelat,” ujar Prabowo yang disambut riuh para anggota DPR.
Ucapan tersebut merujuk pada warna seragam Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Prabowo menegaskan dirinya tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap aparat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk melindungi pelaku korupsi maupun kegiatan ilegal lainnya.
Sebagai mantan jenderal TNI, Prabowo mengaku prihatin apabila masih ada aparat yang justru mencoreng nama institusi dan mengkhianati kepercayaan rakyat.
Ia menegaskan TNI dan Polri harus tetap berdiri sebagai alat negara yang bekerja demi kepentingan masyarakat.
“Jangan cemarkan TNI-Polri. TNI-Polri milik rakyat, harus berjuang untuk rakyat,” tegasnya.
Dalam pidato itu, Prabowo juga menyoroti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap berbagai pelanggaran hukum yang melibatkan aparat.
Ia menilai publik kini semakin kritis dan berani menyampaikan bukti jika menemukan tindakan yang dianggap menyimpang.
Karena itu, Prabowo bahkan meminta masyarakat untuk merekam dan melaporkan langsung apabila menemukan perilaku aparat yang dinilai tidak sesuai aturan.
“Kalau ada kelakuan aparat enggak beres, saya minta rakyat video,” katanya.
Selain menyinggung isu korupsi dan penegakan hukum, Prabowo hadir dalam rapat paripurna untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.
Momen tersebut menjadi perhatian karena untuk pertama kalinya seorang presiden menyampaikan langsung dokumen itu di hadapan parlemen.
Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah pada 2027 berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Sementara itu, target defisit APBN dipatok sekitar 1,8 sampai 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ketua Komisi XI DPR menilai langkah Prabowo menyampaikan langsung KEM-PPKF di depan DPR dapat menjadi tradisi baru dalam hubungan antara pemerintah dan parlemen ke depan***