Bogordaily.net – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor akan menggelar rapat koordinasi Tim Pendapatan Daerah guna mengevaluasi kinerja seluruh OPD penghasil PAD.
Kepala Bapenda Kota Bogor, Abdul Wahid, mengatakan evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan di sejumlah sektor.
“Kami akan memanggil seluruh OPD penghasil untuk mengevaluasi capaian pendapatan masing-masing. Yang realisasinya masih rendah harus diketahui kendalanya, apakah karena regulasi, objek retribusi, sistem pemungutan, atau faktor lainnya,” kata Abdul Wahid
Berdasarkan data monitoring pendapatan daerah per 5 Juni 2026, total penerimaan retribusi dan pendapatan daerah non-pajak Kota Bogor baru mencapai Rp13,5 miliar.
Kontributor terbesar berasal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan realisasi Rp7,09 miliar dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Angka tersebut menyumbang lebih dari separuh total penerimaan retribusi daerah.
Posisi kedua ditempati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan pendapatan Rp2,73 miliar, yang berasal dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penyedotan kakus, dan pengelolaan limbah cair.
Sementara itu, UPTD Rusunawa mencatat penerimaan Rp800,25 juta dari pemanfaatan aset daerah dan sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Pendapatan lainnya berasal dari UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu sebesar Rp544,5 juta, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Rp466,8 juta, Dinas Pemuda dan Olahraga Rp433,95 juta, Dinas Tenaga Kerja Rp178,81 juta, serta Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp137,95 juta.
Di sisi lain, sejumlah sektor masih menunjukkan kinerja yang sangat rendah. UPTD Public Safety Center (PSC) 119 hanya mencatat penerimaan Rp6,5 juta dari pelayanan kesehatan tertentu. Sedangkan Dinas Perumahan dan Permukiman membukukan Rp65 juta dari pelayanan tempat rekreasi dan pemanfaatan aset daerah.
Bahkan terdapat beberapa jenis retribusi yang hingga awal Juni 2026 belum menghasilkan penerimaan sama sekali.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Bapenda karena berpotensi menghambat pencapaian target PAD Kota Bogor tahun 2026.
Abdul Wahid menegaskan, rapat koordinasi yang akan digelar dalam waktu dekat tidak hanya membahas capaian pendapatan, tetapi juga memetakan potensi yang belum tergarap serta menyusun strategi percepatan pada semester kedua tahun berjalan.
“Kami ingin seluruh OPD memiliki semangat yang sama dalam meningkatkan PAD. Jangan sampai ada potensi yang sebenarnya bisa menghasilkan pendapatan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Menurutnya, pendapatan daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, setiap OPD diminta lebih agresif menggali sumber-sumber pendapatan yang memiliki dasar hukum dan potensi ekonomi yang jelas.
Rapat koordinasi Tim Pendapatan Daerah dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dengan melibatkan seluruh perangkat daerah penghasil pendapatan guna mempercepat pencapaian target PAD Kota Bogor tahun 2026.(Muhammad Irfan Ramadan)