Bogordaily.net -Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan (Unpak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Bogor, pada Rabu 17 Juni 2026.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, pengelolaan anggaran negara, pendidikan, hingga kondisi perekonomian masyarakat.
Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan periode 2026-2027, Sabil Ryanzada, mengatakan aksi tersebut-persoalan dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Hari ini kami turun ke jalan bukan tanpa sebab dan bukan tanpa alasan. Kami melihat kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ungkap Sabil saat menyampaikan orasinya di lokasi aksi.
Menurut Sabil, mahasiswa membawa beberapa tuntutan utama, salah satunya meminta evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk revisi terhadap regulasi yang dinilai belum sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai belum memberikan dampak langsung secara merata kepada masyarakat.
“Kami melihat ada program-program yang kesannya menjadi pemborosan APBN. Anggaran negara seharusnya bisa dialihkan untuk program yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sabil turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya masih perlu dievaluasi dari sisi sasaran penerima manfaat dan pengelolaannya.
“Program yang dibuat pemerintah harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu tepat sasaran, tepat guna, dan memiliki nilai manfaat bagi penerimanya. Kalau tidak memenuhi itu, maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” ungkapnya.
Selain persoalan anggaran, mahasiswa juga menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi investasi dan lapangan kerja di Indonesia. Menurut Sabil, berkurangnya peluang kerja dapat berdampak terhadap meningkatnya persoalan sosial di masyarakat.
“Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan karena lapangan kerja semakin terbatas. Kondisi seperti ini bisa memicu persoalan lain di masyarakat,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyuarakan tuntutan mengenai pendidikan gratis di Indonesia. Mereka menilai pemerintah memiliki kemampuan anggaran untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
“Kami ingin pemerintah menghitung kembali jumlah pelajar dan mahasiswa di Indonesia dengan kebutuhan biaya pendidikan. Menurut kami, anggaran negara masih mampu mendukung pendidikan yang lebih terjangkau,” kata Sabil.
Meski menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, Sabilan menegaskan aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa.
“Kami tidak anti terhadap pemerintah. Kami juga mencintai negeri ini. Namun ketika kecintaan kami dibalas dengan kebijakan yang tidak sesuai harapan masyarakat, maka kami memilih menyampaikan aspirasi melalui aksi turun ke jalan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
“Kami tidak memiliki persoalan dengan aparat keamanan. Kami hanya berharap pihak pemerintah yang berada di dalam Istana dapat turun dan mendengarkan langsung aspirasi kami,” tuturnya.***
Muhammad Irfan Ramadan