Bogordaily.net – Upaya memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan di berbagai daerah, BGN kini mulai membuka peluang pendanaan dari berbagai sumber di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah tersebut dilakukan sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah.
Dengan semakin luasnya cakupan program MBG, kebutuhan infrastruktur pendukung pun ikut meningkat, termasuk keberadaan dapur yang menjadi pusat penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat penerima manfaat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke depan tidak hanya mengandalkan dana APBN.
Menurutnya, BGN saat ini membuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk ikut berkontribusi dalam mendukung keberlangsungan program tersebut.
Pendanaan alternatif dianggap penting agar pembangunan fasilitas dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia.
BGN kini membuka peluang pendanaan dari berbagai sumber lain, seperti program Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN, hibah luar negeri, hingga dukungan yayasan dan sektor swasta.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem program MBG yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Langkah ini dilakukan untuk menekan beban anggaran negara sekaligus mempercepat perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain fokus pada pendanaan, BGN juga mulai menyusun strategi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien di berbagai daerah.
Salah satu perhatian utama saat ini adalah wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal akses dan distribusi layanan.
Selain itu, BGN juga menaruh perhatian khusus pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Di sejumlah wilayah tersebut, jumlah penerima manfaat terkadang tidak terlalu besar sehingga pembangunan dapur baru dinilai belum tentu menjadi pilihan yang paling efisien.
Oleh karena itu, BGN tengah mempertimbangkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia.
Nanik menjelaskan bahwa pembangunan dapur baru di daerah dengan jumlah penerima manfaat yang sedikit dinilai kurang efisien, sehingga BGN mempertimbangkan pemanfaatan kantin sekolah atau fasilitas yang sudah ada.
Pemanfaatan sarana yang telah tersedia diharapkan dapat menghemat biaya pembangunan sekaligus mempercepat implementasi program.
Dengan cara tersebut, layanan pemenuhan gizi dapat segera berjalan tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur baru yang membutuhkan waktu dan anggaran lebih besar.
Untuk memperluas jangkauan program di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, BGN juga berencana memperkuat kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
Kolaborasi ini dianggap penting agar data penerima manfaat, distribusi bantuan, serta pelaksanaan program dapat berjalan lebih terintegrasi.
Untuk memperluas jangkauan MBG di wilayah tersebut, BGN akan berkolaborasi dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Sosial, guna memanfaatkan data dan program yang telah berjalan, terutama terkait penanganan stunting dan pemenuhan gizi masyarakat.***