Bogordaily.net – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjamin keberpihakannya terhadap upaya pengembangan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di seluruh Indonesia. Bagi Kemenkop, Kopontren memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, bahkan diproyeksikan akan menjadi sumber kekuatan ekonomi baru di masa mendatang.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan perkembangan kopontren di Indonesia saat ini sangat pesat. Per Desember 2025, terdapat sekitar 763 kopontren dengan volume usaha Rp3,5 triliun dan 156 ribu anggota. Beberapa kopontren bahkan memiliki aset lebih dari Rp1 triliun.
“Saya meyakini di tahun – tahun mendatang aset dan volume usaha Koperasi Pesantren akan lebih besar lagi. Insyaallah Koperasi Pesantren di masa mendatang akan menjadi kekuatan ekonomi baru di negara ini,” kata Menkop Ferry dalam sambutan pada acara Sarasehan Nasional Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI) 2026 di Ponpes Daarul Ukhuwah, Malang, Sabtu (27/6).
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Umum MPDI Ayi Abdul Rosyid, Pimpinan Ponpes Daarul Ukhuwah Muhammad Ajir, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Ari Permana.
Dalam rangka mendukung pengembangan Kopontren tersebut, Menkop Ferry mengajak MPDI untuk terlibat dalam upaya memperkuat jejaring Kopontren, termasuk dalam pengembangan pendidikan, kaderisasi dakwah, dan pemberdayaan ekonomi.
“MPDI memiliki posisi penting sebagai wadah kolaborasi. Melalui jejaringnya, MPDI dapat memperkuat pertukaran pengalaman dan kerja sama antarkoperasi pesantren sehingga tumbuh semakin sehat, profesional dan berkelanjutan,” kata Menkop.
Langkah transformasi koperasi juga dilakukan pemerintah melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). KDKMP ini dipastikan akan siap menjadi mitra terbaik bagi Kopontren dan juga UMKM untuk memasarkan produk-produk unggulannya.
“Prioritas utama kita adalah produk dari UMKM lokal, khususnya pesantren. Kami pastikan produk pesantren menjadi prioritas di gerai KDKMP,” tegasnya.
Kemenkop bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) juga berkomitmen memastikan kopontren tetap berdaya saing. Dukungan ini terutama ditujukan bagi koperasi sekunder MPDI yang baru saja diluncurkan. Keberadaan Koperasi Sekunder MPDI ini diyakini akan berfungsi untuk menghidupi dan mengembangkan koperasi primer di bawahnya.
“Saya mengajak seluruh pihak melalui forum ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah-langkah nyata dalam mengembangkan koperasi pesantren yang sehat, profesional, inovatif, dan berdaya saing,” ucapnya.
Ketua Umum MPDI Ayi Abdul Rosyid, menegaskan bahwa MPDI juga memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadikan pesantren sebagai simpul utama permasalahan ekonomi di tengah masyarakat. Oleh karena itu MPDI baru saja meluncurkan koperasi sekunder sebagai media besar pengembangan ekonomi di pesantren.
“Koperasi ini kami harapkan menjadi wadah yang menghubungkan kekuatan pesantren dari Sabang sampai Merauke dengan semangat ta’awun, gotong royong, dan pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif dan semangat dari MPDI di seluruh wilayah di Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi umat khususnya melalui koperasi.
Dari pemerintah daerah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyoroti pentingnya semangat gotong royong dalam membangun ekonomi pesantren. Menurutnya solusi dari pembangunan ekonomi pesantren yang paling layak adalah Kopontren. “Dengan koperasi sekunder MPDI sudah ada keguyuban di antara anggotanya. Asasnya adalah kekeluargaan. Kami sangat antusias melihat pesantren akan tumbuh pesat dan mudah-mudahan Jawa Timur menjadi bagian penting dalam mendorong kesuksesan MPDI,” ungkap Emil.***