Bogordaily.net-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bogor menggelar kegiatan Pengembangan Wawasan Politik yang berfokus pada penguatan kapasitas generasi muda.
Acara yang mengusung tema “Literasi Politik Generasi Muda, Membangun Politik Gagasan Di Era Media Sosial” ini berlangsung dengan khidmat di Rizen Hotel pada Kamis 2 Juli 2026.
Kegiatan edukatif ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Heri Cahyono, Sekretaris DPD Golkar Kota Bogor Mohamad Aleksander, Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi yang akrab disapa Kang Aldo, serta perwakilan PK Golkar Bogor Barat Andi M. Ilham.
Melalui skema kemitraan, kegiatan ini sekaligus menjadi rangkaian penutup dari agenda pendidikan politik bidang tersebut yang telah berjalan hingga 14 kali pertemuan.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kota Bogor, Anang Yusuf, secara resmi membuka acara yang diikuti oleh 60 peserta dari wilayah Bogor Barat ini.
Anang menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan amanat langsung dari pemerintah pusat guna membekali para pemilih pemula menghadapi momentum politik, termasuk menyongsong Pemilu pada tahun 2029 mendatang.
”Tujuan utamanya adalah meningkatkan literasi politik generasi muda agar mereka mampu memahami sistem, proses, dan dinamika politik secara utuh. Berdasarkan koordinasi dengan KPU, partisipasi politik di Kota Bogor pada tahun 2024 kemarin telah mencapai angka 84 persen. Kita ingin mempertahankan sekaligus meningkatkan angka tersebut agar anak muda tidak sekadar menjadi objek, melainkan agen perubahan yang kritis,” jelas Anang
Anang juga menambahkan bahwa partisipasi politik tidak melulu soal mencoblos di TPS, melainkan bagaimana generasi Z dan milenial mau terlibat aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah, seperti menyuarakan gagasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Senada dengan hal itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menyoroti derasnya arus informasi digital yang dikonsumsi anak muda saat ini melalui platform media online maupun media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga Facebook.
Menurutnya, pemahaman yang setengah-setengah berisiko menimbulkan framing serta stigma negatif bahwa politik hanya berisi perebutan kekuasaan, intrik, fitnah, dan kekerasan.
”Padahal politik itu memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat. Tanpa politik, tujuan bernegara kita tidak akan tercapai. Melalui kegiatan ini, kita ingin melatih pemilih pemula agar bisa menyaring informasi, tidak mudah mendiskreditkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya, serta mampu melakukan kroscek ke sumber-sumber tepercaya,” terang Heri.
Heri juga mengingatkan para peserta agar lebih selektif dalam memilih figur pemimpin masa depan baik legislatif, walikota, gubernur, hingga presiden dengan melihat rekam jejak (track record) perjuangannya yang tulus untuk masyarakat, bukan karena faktor pragmatis.
Ia menyayangkan sikap apatis atau golput yang kini tidak hanya melanda masyarakat bawah, tetapi juga kelompok berpendidikan.
”Setiap suara itu memiliki nilai, bukan nilai uang, melainkan harga untuk menentukan arah masa depan bangsa. Nilai-nilai kebangsaan dan kepedulian ini harus ditanamkan kembali, terutama di era sekarang di mana anak muda lebih cenderung tertarik pada dunia bisnis, kripto, maupun saham yang sifatnya materiil,” tambahnya sembari mengutip pepatah legendaris Bung Karno tentang kedahsyatan peran sepuluh pemuda dalam mengguncang dunia.
Tantangan mengelola ruang digital juga diulas secara mendalam oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Herman Indrabudi.
Pria yang akrab disapa Kang Aldo ini meminta masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam menyebarkan informasi di jagat maya.
”Masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial. Prinsip utamanya adalah saring sebelum sharing,” tegas Kang Aldo.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa esensi demokrasi yang sehat di era digital bukan dihitung dari seberapa gaduh ruang siber oleh interaksi yang tidak substansial.
”Kualitas demokrasi kita tidak diukur dari seberapa keras kebisingan yang kita ciptakan di media sosial. Bukan pula dari banyaknya jumlah like dan comment, tetapi dari seberapa tajam gagasan yang kita pertukarkan di ruang publik,” pungkasnya.
(Muhammad Irfan Ramadan)