Bogordaily.net – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menghadapi tekanan besar untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat waktu kepada institusi tersebut untuk menunjukkan perubahan nyata dalam sistem pengawasan, pelayanan, serta penegakan aturan di bidang kepabeanan.
Ultimatum tersebut muncul di tengah evaluasi pemerintah yang masih menemukan berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan.
Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak ada perbaikan yang signifikan, pemerintah disebut telah menyiapkan langkah paling ekstrem, yakni membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mengganti sebagian fungsinya dengan Société Générale de Surveillance (SGS), perusahaan inspeksi asal Swiss.
Menurut Purbaya, hasil evaluasi masih menunjukkan adanya sejumlah persoalan yang menjadi perhatian serius pemerintah. Beberapa di antaranya meliputi dugaan praktik under invoicing, masih terjadinya impor ilegal, hingga indikasi pelanggaran yang tetap ditemukan meskipun telah dilakukan pergantian pejabat di lingkungan Bea dan Cukai.
Berbagai temuan tersebut dinilai menjadi alasan mengapa reformasi internal harus segera dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah menginginkan sistem kepabeanan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu menutup berbagai celah penyimpangan yang selama ini menjadi sorotan.
Purbaya menegaskan bahwa ultimatum tersebut bukan semata-mata berasal dari evaluasi internal kementerian, melainkan merupakan arahan langsung dari Presiden.
Karena itu, seluruh jajaran Bea dan Cukai diminta memanfaatkan waktu yang ada untuk menunjukkan perubahan yang nyata.
“Karena ancaman Presiden jelas, kalau dalam waktu setahun enggak ada perbaikan, Bea Cukai akan dibubarin. Diganti dengan SGS,” ujarnya.
Selain memberikan batas waktu hingga satu tahun sebagaimana arahan Presiden, Purbaya juga menargetkan adanya kemajuan yang dapat terlihat dalam waktu dekat.
Ia menyatakan akan kembali melakukan evaluasi secara langsung terhadap proses pembenahan yang sedang berlangsung.
“Saya minta betulin itu sampai September ini. Saya akan masuk lagi ke sana obrak-obrik semuanya,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin reformasi di lingkungan Bea dan Cukai hanya sebatas pergantian pejabat atau perubahan administratif.
Yang diharapkan adalah perubahan menyeluruh terhadap tata kelola, pengawasan, serta mekanisme pelayanan agar mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung iklim perdagangan yang sehat.
Di balik ancaman pembubaran itu, terdapat konsekuensi yang tidak kecil. Jika skenario tersebut benar-benar diwujudkan, perubahan tidak hanya akan berdampak pada sistem kepabeanan nasional, tetapi juga berpotensi memengaruhi keberlangsungan organisasi, mekanisme pelayanan ekspor-impor, hingga nasib ribuan pegawai Bea dan Cukai yang selama ini menjalankan fungsi institusi tersebut.
Untuk saat ini, pemerintah masih memberikan kesempatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membuktikan kemampuannya melakukan pembenahan.***