Bogordaily.net – Kota Bogor tengah menyiapkan langkah baru dalam mengoptimalkan potensi daerah melalui transformasi pengelolaan aset berbasis digital. Dalam waktu dekat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor akan meluncurkan pengembangan Sistem Informasi Smart Asset Governance Simasda sebagai upaya menghadirkan pengelolaan aset yang lebih terbuka, terintegrasi, dan siap mendukung peluang investasi daerah.
Berdasarkan data aset tahun 2025, Kota Bogor memiliki aset daerah dengan nilai mencapai Rp12,99 triliun yang terdiri dari Rp5,9 triliun berupa aset tanah dengan jumlah 3.799 bidang dan Rp7,09 triliun merupakan aset lainnya, namun pendapatan dari pemanfaatan aset sebesar Rp5,55 miliar atau kurang dari 1% dari total nilai aset Pemerintah Kota Bogor.
Nilai aset tanah yang hampir separuh dari proporsi total nilai aset daerah dapat menjadi potensi ekonomi yang besar untuk terus dikembangkan. Di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan penguatan kapasitas fiskal daerah, pengelolaan aset menjadi salah satu instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Peluncuran pengembangan Smart Asset Governance Simasda yang direncanakan berlangsung pekan depan menjadi momentum awal perubahan cara pandang terhadap aset daerah. Melalui pengembangan sistem ini, aset daerah akan mulai ditata dan dipetakan menjadi informasi yang lebih terbuka, informatif, dan memiliki nilai tambah untuk mendukung berbagai peluang pemanfaatan.
Dikembangkan berbasis Geographic Information System (GIS) dan katalog digital aset, Smart Asset Governance Simasda dirancang untuk menghadirkan pemetaan geospasial aset secara interaktif, dilengkapi profil aset yang lebih lengkap, valid, dan mendukung prinsip clear and clean sehingga masyarakat, pelaku usaha, maupun calon mitra juga akan memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi sekaligus mengajukan permohonan berbagai bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah, antara lain melalui skema sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, dan bentuk pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain menyajikan profil, sebaran, dan potensi pemanfaatan aset daerah, Smart Asset Governance Simasda juga menampilkan realisasi pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan aset secara real time yang menjadi bentuk transparansi pemerintah daerah.
Informasi dan data yang disajikan atau dihasilkan dalam Smart Asset Governance dilakukan melalui integrasi data lintas perangkat daerah sehingga menyajikan informasi pengelolaan aset yang lebih komprehensif.
Sejalan dengan penguatan tata kelola dan optimalisasi aset daerah, Pemerintah Kota Bogor juga terus meningkatkan legalitas aset tanah, hingga saat ini telah terbit 2.045 bidang tanah atau 53,85% dari total keseluruhan bidang yang tercatat.
Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan aset sehingga diharapkan dapat menjadi dasar yang lebih kuat dalam membuka ruang kolaborasi dan pengembangan investasi daerah.
Melalui pengembangan ini, aset-aset yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal akan dipetakan, diverifikasi, dan dipersiapkan untuk mendukung berbagai skema kerja sama pemanfaatan. Kehadiran profil investasi aset juga diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas bagi calon mitra dan investor dalam melihat potensi pengembangan di Kota Bogor.
Bagi dunia usaha dan investor, langkah ini menjadi sinyal bahwa Kota Bogor terus membangun iklim investasi yang semakin terbuka dan berbasis data. Dengan posisi strategis sebagai kota penyangga kawasan metropolitan serta pertumbuhan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, optimalisasi aset daerah diharapkan dapat membuka peluang baru yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Peluncuran pengembangan Sistem Informasi Smart Asset Governance BKAD Kota Bogor nantinya menjadi awal transformasi pengelolaan aset daerah dari sekadar pencatatan administratif menuju pengelolaan aset yang lebih produktif, bernilai ekonomi, dan mendukung penguatan kemandirian fiskal Kota Bogor secara berkelanjutan.***