Bogordaily.net – Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap temuan mengejutkan dalam proses pemutakhiran data bantuan sosial (bansos). Bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, pemerintah menemukan sekitar 600 ribu penerima bansos yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.
Temuan tersebut diperoleh melalui proses pemadanan dan verifikasi data yang dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya memastikan bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan jumlah penerima bansos yang terindikasi bermain judi online memang cukup besar.
“Yang kemarin itu kan ada hampir 600 ribu itu,” ujar Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin 13 Juli 2026.
Meski demikian, Gus Ipul menegaskan pemerintah tidak langsung mencoret seluruh nama yang masuk dalam daftar tersebut. Kemensos terlebih dahulu melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing penerima bantuan.
Menurutnya, langkah itu dilakukan agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, sehingga tidak ada warga yang kehilangan bantuan secara tidak tepat.
Hasil verifikasi menunjukkan sebagian besar penerima yang terbukti aktif melakukan judi online telah dihentikan haknya menerima bansos. Namun, masih terdapat puluhan ribu penerima yang tetap dipertahankan karena setelah dilakukan pengecekan langsung, mereka dinilai masih berada dalam kondisi ekonomi yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah.
Kendati tetap menerima bansos, para penerima tersebut kini masuk dalam pengawasan pemerintah. Mereka juga telah diberikan peringatan keras agar tidak kembali melakukan aktivitas judi online.
Gus Ipul menegaskan, apabila penerima yang telah diperingatkan kembali mengulangi perbuatannya, maka bantuan sosial akan dihentikan secara permanen.
Selain menindak penerima bansos yang terindikasi bermain judi online, Kemensos juga terus melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial agar penyalurannya semakin tepat sasaran.
Proses pemutakhiran itu mencakup pencoretan penerima yang diketahui telah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun masyarakat yang kondisi ekonominya dinilai sudah meningkat sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Dalam proses verifikasi dan validasi data, Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos. Pemerintah memastikan pembaruan data akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di Indonesia.***