Bogordaily.net – Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi tanggap darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai Rabu, 2 September 2026.
Keputusan tersebut diambil di tengah kondisi karhutla di Kabupaten Ketapang yang semakin memburuk dan meluas ke berbagai wilayah.
Kebakaran hutan dan lahan dilaporkan telah terjadi di 15 dari total 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang.
Selain menghadapi kebakaran yang semakin meluas, masyarakat juga mulai merasakan dampak serius dari memburuknya kondisi lingkungan.
Kualitas udara dilaporkan mengalami penurunan, sementara kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat di tengah kondisi kabut asap.
Sejumlah wilayah juga menghadapi persoalan kekeringan hingga krisis air bersih.
Kondisi tersebut menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Ketapang meningkatkan status penanganan bencana agar langkah penanggulangan dapat dilakukan secara lebih maksimal.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengatakan perubahan status dari siaga menjadi tanggap darurat harus diikuti dengan perubahan pola penanganan di lapangan.
Menurutnya, penetapan status tanggap darurat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih luas dalam menghadapi kondisi karhutla yang terus memburuk.
“Ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutla,” kata Alex.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah peningkatan upaya pemadaman dari udara melalui water bombing.
Alex meminta agar intensitas water bombing di Kabupaten Ketapang dapat ditingkatkan, terutama untuk membantu menangani kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Kita minta tambahan intensitas water bombing di Ketapang ditingkatkan. Ini sangat efektif di daerah pedalaman atau di tanah mineral,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Ketapang juga telah menyampaikan permintaan tambahan helikopter water bombing kepada pemerintah pusat.
Selain itu, dukungan diharapkan dapat datang dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat atau Penerbad di bawah Kodam XII/Tanjungpura.
Saat ini, dua helikopter bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah berada di Bandara Rahadi Oesman, Ketapang.
Satu helikopter digunakan untuk mendukung operasi water bombing, sementara helikopter lainnya digunakan untuk melakukan survei.
Namun, Alex berharap jumlah armada yang dapat membantu penanganan karhutla bisa terus ditambah mengingat kondisi kebakaran yang semakin meluas.
“Idelanya makin banyak makin bagus di tengah karhutla yang semakin meluas dan memburuk,” ujar Alex.
Selain ketersediaan helikopter, kebutuhan bahan bakar penerbangan atau avtur juga menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan operasi pemadaman dari udara.
Alex berharap Pertamina dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan avtur untuk mendukung operasi helikopter yang dikerahkan dalam menangani karhutla.
Menurutnya, keberadaan helikopter tidak akan berjalan maksimal apabila ketersediaan bahan bakar penerbangan tidak mencukupi.
“Kita butuh avtur. Ini kaitannya dengan Pertamina. Saya berharap Pertamina pusat juga memberikan perhatian di tengah kondisi saat ini. Bisa memberikan bantuan avtur, Percuma juga nanti helikopter water bombing sudah ada, namun avturnya tidak tersedia,” pungkasnya.
Dengan ditetapkannya status tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Ketapang diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah kini dihadapkan pada kebutuhan untuk mempercepat penanganan di lapangan agar kebakaran tidak terus meluas dan dampak kekeringan serta kabut asap dapat segera diminimalkan.***