Bogordaily.net – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang akhir-akhir jadi sorotan rakyat banyak.
Dia bilang demokrasi tidak hanya sekadar menjadi rutinitas pemilu, sementara kekuasaan justru minim pengawasan.
Hal itu diungkapkan AHY dalam pidato politik memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026) malam.
AHY menegaskan, keberhasilan menyelenggarakan pemilu secara administratif tidak cukup untuk menyebut demokrasi berjalan sehat. Menurutnya, demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, penegakan hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang berjalan.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu. Demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta checks and balances yang sehat,” ujar AHY.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap potensi demokrasi yang hanya berjalan secara prosedural. Pemilu memang dapat terlaksana, tetapi kualitas demokrasi dinilai akan bermasalah apabila kritik dibatasi, perbedaan tidak dihormati, dan keputusan pemerintah tidak cukup dipertanggungjawabkan kepada publik.
AHY mengatakan pemerintahan yang kuat tidak boleh berarti pemerintahan yang tertutup terhadap kritik. Sebaliknya, kekuasaan harus tetap dibarengi transparansi dan kesediaan mendengar aspirasi masyarakat.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat,” katanya.
Peringatan paling keras AHY diarahkan kepada aparat negara. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu meminta TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, serta seluruh aparatur negara menjaga profesionalitas dan netralitas dalam setiap kontestasi politik.
AHY secara tegas mengingatkan agar instrumen negara tidak berubah menjadi alat untuk memenangkan kepentingan politik kelompok tertentu.
“Pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis. TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral. Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis,” tegasnya.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa netralitas aparatur negara masih menjadi salah satu titik rawan yang harus diawasi. Jika kekuatan negara ditarik ke dalam kepentingan politik praktis, menurut pesan AHY, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi berpotensi ikut tergerus.
AHY juga menegaskan bahwa legitimasi seorang pemimpin seharusnya tidak lahir dari penggunaan kekuasaan atau fasilitas negara, melainkan dari kepercayaan masyarakat.
“Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat,” pungkas AHY.***