Bogordaily.net –Video viral dugaan aksi pencambukan dan main hakim sendiri yang terjadi di Kantor KPPG Bogor pada Rabu, 14 Oktober 2026, menuai sorotan publik.
Ketua Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) Kota Bogor sekaligus DPN Perhimpunan Nasional Aktivis 98, Syaiful Afriady, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengusut tuntas kejadian tersebut dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.
Video tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah oleh Bogordaily.net. Peristiwa yang diduga melibatkan Kepala SPPG asal Purwakarta itu memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait kronologi kejadian, kesimpangsiuran informasi, serta tanggung jawab pihak KPPG Bogor sebagai pengelola kantor tempat insiden tersebut berlangsung.
Syaiful menilai, kejadian tersebut perlu diusut secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, penanganan kasus tidak seharusnya hanya berfokus pada pihak yang diduga melakukan pemukulan, tetapi juga perlu melihat peran dan tanggung jawab pihak KPPG Bogor.
“Saya melihat kejadian ini sangat janggal karena informasi yang beredar masih simpang siur, baik dari pihak KPPG itu sendiri maupun dari sejumlah sumber lainnya. Tidak masuk akal jika ada tamu yang datang ke kantor, kemudian terjadi keributan seperti itu, sementara pihak tuan rumah terkesan hanya diam,” ujar Syaiful saat diwawancarai, Senin, 19 Oktober 2026.
Ia mempertanyakan bagaimana insiden tersebut bisa terjadi di lingkungan kantor resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, pihak KPPG Bogor semestinya dapat melakukan pencegahan dan mengambil langkah untuk menghentikan keributan agar tidak berujung pada dugaan tindakan kekerasan.
Syaiful juga menyoroti rekaman video yang memperlihatkan dugaan aksi pemukulan serta seseorang yang menutup pintu. Ia meminta BGN tidak hanya memeriksa pihak yang diduga melakukan kekerasan, tetapi turut mendalami apakah terdapat unsur kelalaian atau pembiaran dari pihak yang berada di lokasi kejadian.
“Kalau BGN mengambil tindakan terhadap pihak dari Purwakarta yang diduga melakukan pemukulan, KPPG Bogor juga harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai hanya satu pihak yang diperiksa, sementara tanggung jawab pihak lainnya tidak diusut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syaiful menyebut peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena KPPG dan SPPG berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah yang menjadi perhatian masyarakat. Ia menilai, setiap persoalan yang muncul harus ditangani secara terbuka agar tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Ia juga menyinggung berbagai persoalan yang sebelumnya menjadi sorotan dalam pelaksanaan program SPPG, termasuk kasus dugaan keracunan makanan. Menurutnya, transparansi dalam penanganan setiap persoalan diperlukan agar masyarakat mengetahui langkah yang diambil pemerintah serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Syaiful meminta BGN menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik secara jelas dan konkret, termasuk menjelaskan kronologi kejadian di KPPG Bogor serta langkah evaluasi yang akan dilakukan terhadap pihak terkait.
Tak hanya itu, ia juga mendesak agar BGN memberikan sanksi tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran atau kelalaian. Bentuk sanksi, kata dia, perlu disesuaikan dengan tingkat kesalahan masing-masing pihak, termasuk kemungkinan pencopotan dari jabatan apabila ditemukan dasar yang kuat.
“Saya meminta kepada Kepala BGN agar menindak tegas siapa pun yang terlibat, baik dari pihak Purwakarta maupun KPPG Bogor, jika terbukti melakukan pelanggaran. Kejadian seperti ini tidak seharusnya terjadi di institusi resmi negara dan harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, desakan tersebut menjadi bagian dari sorotan publik terhadap penanganan insiden yang viral di KPPG Bogor. Pengusutan secara menyeluruh dan penyampaian informasi yang transparan diharapkan dapat menjelaskan duduk perkara sekaligus memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait berdasarkan hasil pemeriksaan.***