Bogordaily.net –Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Bogor, Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah pusat menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional.
Aksi yang mengangkat tema “Rakyat Menderita, Pemerintah Berkuasa, Hutan Pun Membara” itu juga menyoroti berbagai persoalan selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai dari sektor pendidikan hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Presiden Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Alfadly Ridwan, mengatakan penetapan status bencana nasional diperlukan agar penanganan karhutla di Kalimantan dapat dilakukan secara lebih serius dan terkoordinasi oleh pemerintah pusat.
Selain itu, mahasiswa menuntut adanya kebijakan strategis untuk menyelesaikan persoalan karhutla secara transparan dan berkelanjutan. Mereka juga mendesak pencopotan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai bentuk evaluasi terhadap penanganan persoalan kehutanan.
“Yang pertama, kami mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status karhutla di Kalimantan menjadi bencana nasional,” ujar Alfadly saat ditemui di sela-sela aksi.
Tak hanya persoalan lingkungan, mahasiswa juga menyoroti kebijakan pendidikan dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka mendorong agar pendidikan di Indonesia dapat digratiskan, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru.
Menurut Alfadly, mahasiswa juga mendesak pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara program MBG untuk mengevaluasi pelaksanaannya secara menyeluruh.
Mereka turut meminta agar anggaran MBG dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan yang sebesar 20 persen dari APBN. Hal tersebut dinilai penting agar pemenuhan anggaran pendidikan tidak terganggu oleh pembiayaan program lain.
“Kami ingin ada moratorium atau pemberhentian sementara program MBG. Kami juga mendesak agar anggaran MBG dipisahkan dari pagu anggaran pendidikan, karena amanat konstitusi menyebutkan 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan,” jelasnya.
Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa juga menyinggung polemik terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka meminta pemerintah memberikan respons yang jelas terhadap persoalan tersebut agar tidak terus berkembang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Alfadly turut mengkritik respons Presiden Prabowo terhadap sejumlah persoalan bangsa yang menurutnya belum cukup cepat. Ia menilai seorang pemimpin perlu menunjukkan sikap bijak dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Presiden Prabowo menurut kami sangat terlambat merespons persoalan bangsa. Sangat disayangkan, seorang pemimpin seharusnya bijak dalam merespons setiap persoalan. Namun, kami melihat sejumlah orasi atau pidato yang disampaikan justru tidak mencerminkan sosok pemimpin yang kami harapkan,” ungkapnya.
Melalui aksi tersebut, BEM se-Bogor berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap tuntutan yang disampaikan, khususnya terkait penanganan karhutla, pemerataan akses pendidikan, evaluasi program MBG, serta penyelesaian berbagai persoalan nasional.
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi demi kepentingan masyarakat luas.***
M Fikri Haikall