Bogordaily.net – Pencegahan, penanggulangan bagi penderita HIV/AIDS di Kota Bogor merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui komitmen kuat pemerintah daerah, dukungan kebijakan yang komprehensif, inovasi program kesehatan, dan kolaborasi lintas sektor, Kota Bogor optimis dapat mencapai target Fast Track 95-95-95 dan berkontribusi terhadap eliminasi HIV/AIDS sebagai ancaman kesehatan publik pada tahun 2030.
Hal itu dikatakan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr. Erna Nuraena. Ia menerangkan, dalam penanganan terhadap penderita HIV/AIDS, harus mendapat dukungan dalam pencegahan, dukungan sesama dan stop diskriminasi. “Bersama kita wujudkan Kota Bogor yang inklusif, peduli, dan sehat untuk semua. Mari bersama-sama kita wujudkan Kota Bogor yang bebas HIV/AIDS dengan meningkatkan kesadaran, menghapus stigma, dan mendukung setiap individu untuk hidup sehat dan produktif,” ungkapnya.
Lebih lanjut Erna menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor menyampaikan informasi mengenai situasi terkini dan upaya komprehensif dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bogor tahun 2025. Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap kesehatan masyarakat, berbagai program inovatif dan kolaboratif telah dilaksanakan untuk mencapai target global Fast Track 95-95-95 yang ditetapkan oleh UNAIDS. Kasus Baru HIV di Kota Bogor Tahun 2025 mencatat ada 399 kasus baru HIV dengan 137 diantaranya masuk dalam stadium AIDS. Data ini menunjukkan pentingnya upaya deteksi dini dan pengobatan segera untuk mencegah progresivitas penyakit.
Progress Fast Track 95-95-95 Kota Bogor Tahun 2025Kota Bogor menunjukkan capaian dalam tiga pilar utama penanggulangan HIV. Pada pilar pertama tentang diagnosis, sebanyak 3.857 ODHIV telah ditemukan dan masih hidup atau mencapai 63% dari target. Pada pilar kedua tentang pengobatan, sebanyak 2.436 ODHIV atau 85% telah mendapatkan pengobatan ARV. Sedangkan pada pilar ketiga tentang supresi virus, sebanyak 1.914 ODHIV atau 79% telah mencapai supresi Viral Load. Permasalahan penanggulangan HIV, lanjut Erna, dalam upaya mencapai target Fast Track 95-95-95, Kota Bogor mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang menjadi hambatan.
Pertama, pengetahuan masyarakat tentang HIV masih rendah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara penularan, pencegahan, dan pengobatan HIV menyebabkan keterlambatan deteksi dan stigmatisasi terhadap ODHIV.Kedua, stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV. Stigma dan diskriminasi yang masih kuat di masyarakat menyebabkan orang yang berisiko enggan untuk melakukan tes HIV, ODHIV mengalami putus pengobatan karena takut diketahui statusnya, serta isolasi sosial dan psikologis bagi ODHIV dan keluarganya. “Ketiga, meningkatnya kasus baru HIV pada kelompok usia remaja. Tren peningkatan kasus HIV pada remaja menunjukkan perlunya edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV sejak dini di kalangan pelajar dan mahasiswa,” paparnya.
Kebijakan Daerah Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat komitmen dalam penanggulangan HIV melalui kebijakan komprehensif yang menekankan pada pencegahan, deteksi dini, pengobatan berkelanjutan, dan penghapusan stigma. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang menjadi payung hukum bagi seluruh program penanggulangan HIV di Kota Bogor, Peraturan Walikota Bogor Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi Human Immunodeficiency Virus yang mengatur strategi operasional dan target pencapaian eliminasi HIV, serta Keputusan Walikota Bogor Nomor 100.3.3.3/Kep.159-Dinkes/Tahun 2025 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS yang mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan HIV secara terpadu.
“Kebijakan penanggulangan HIV Kota Bogor berlandaskan pada lima prinsip utama, yaitu pencegahan komprehensif melalui edukasi dan sosialisasi di berbagai sektor, deteksi dini melalui perluasan akses tes HIV dan konseling, pengobatan berkelanjutan dengan ketersediaan ARV dan pemantauan viral load, penghapusan stigma melalui kampanye anti-diskriminasi dan dukungan psikososial, serta kolaborasi multisektor dengan melibatkan pemerintah, swasta, komunitas dan masyarakat,” bebernya.
Dinkes Kota Bogor mengimplementasikan lima strategi utama dalam penanggulangan HIV tahun 2025. Pertama, perluasan layanan konseling tes, PrEP, dan PDP HIV untuk mendekatkan akses layanan kepada masyarakat melalui penambahan titik layanan di berbagai fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta. Kedua, pemantauan pemeriksaan Viral Load setiap minggu sebagai monitoring rutin untuk memastikan ODHIV yang menjalani terapi ARV mencapai supresi viral load dan mengurangi risiko penularan. Ketiga, penguatan Komisi Penanggulangan AIDS untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar-stakeholder dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan HIV.
“Keempat, koordinasi dengan komunitas penjangkau dan pendamping setiap bulan melalui pertemuan rutin dengan komunitas untuk penjangkauan kelompok berisiko tinggi dan pendampingan ODHIV agar tidak putus pengobatan. Kelima, sosialisasi pencegahan HIV di sekolah-sekolah sebagai upaya edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV kepada pelajar dan mahasiswa. Dengan pengobatan ARV yang rutin, orang dengan HIV dapat hidup sehat, produktif, dan tidak menularkan HIV,” tutupnya.***

