Bogordaily.net – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Bogor bersama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kota Bogor menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Kepresidenan, Kamis 29 Oktober 2026.
Aksi tersebut menjadi bentuk kritik mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan membawa tuntutan perubahan, massa aksi menyuarakan persoalan krisis ekologis, kenaikan harga kebutuhan pokok, komersialisasi pendidikan, perampasan ruang hidup masyarakat, hingga penyempitan ruang demokrasi.
Di tengah jalannya demonstrasi, semangat perjuangan mahasiswa terus menggelora. Seruan perlawanan, orasi politik, dan tuntutan keadilan menggema di sekitar lokasi aksi. Dinamika demonstrasi turut diwarnai aksi saling dorong antara demonstran dan aparat keamanan ketika situasi di lapangan memanas.
Meski berlangsung dalam situasi yang dinamis, mahasiswa menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Ketua PC PMII Kota Bogor, Toni Alfazri, menegaskan bahwa dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran harus menjadi momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan negara secara menyeluruh, terutama dalam memastikan kesejahteraan masyarakat.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka masih jauh dari janji kesejahteraan rakyat. Krisis ekologis, melambungnya harga kebutuhan pokok, komersialisasi pendidikan, dan penyempitan ruang demokrasi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kian berpihak pada oligarki dan korporasi, sementara penderitaan rakyat terus diabaikan,” tegas Toni Alfazri.
Menurutnya, negara tidak boleh hanya hadir untuk melayani kepentingan pemilik modal dan kelompok elite, tetapi juga harus menjamin keadilan sosial, melindungi hak-hak rakyat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak mengorbankan kehidupan masyarakat.
Senada dengan itu, Ketua GMKI Cabang Kota Bogor, Abel Marcelino Tampubolon, turut menegaskan pentingnya keberanian mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
PMII dan GMKI Cabang Kota Bogor menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional serta mencabut izin korporasi yang terbukti merusak lingkungan. Kedua, menghentikan kebijakan ekonomi yang membebani rakyat dan menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Ketiga, menolak komersialisasi pendidikan dan mewujudkan pendidikan gratis yang berkeadilan. Keempat, mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terbukti merampas ruang hidup masyarakat. Kelima, memulihkan marwah demokrasi, menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat sipil, serta memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Bagi kedua organisasi mahasiswa tersebut, pembangunan nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat.
Setiap proyek dan kebijakan negara harus berpijak pada prinsip keadilan sosial, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kepentingan rakyat secara luas.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk penolakan terhadap negara, melainkan upaya menjalankan fungsi kontrol sosial agar kekuasaan tetap berada di bawah pengawasan publik.
“Jika tuntutan ini diabaikan, kami akan melipatgandakan perlawanan, turun ke jalan, dan memastikan suara rakyat tak dibungkam oleh kekuasaan yang zalim,” demikian bunyi pernyataan sikap bersama PMII dan GMKI Cabang Kota Bogor.
Aksi ini menegaskan bahwa mahasiswa masih menempatkan diri sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang bertugas mengawal demokrasi, mengkritisi ketimpangan, dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Bagi PMII dan GMKI Cabang Kota Bogor, dua tahun pemerintahan bukan sekadar hitungan waktu, melainkan momentum untuk mengukur sejauh mana janji politik diwujudkan dalam kehidupan nyata.
Kedua organisasi tersebut menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan menyuarakan tuntutan masyarakat selama persoalan ketidakadilan belum terselesaikan.***