Bogordaily.net – Pidato Prabowo setelah menjabat sebagai presiden selama 2 tahun begitu bersemangat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitas politik dalam negeri merupakan benteng utama Indonesia menghadapi gejolak geopolitik global yang kian tajam.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (21/10).
Dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih dinilai berhasil menjaga ketahanan nasional meski berada di tengah kepungan perang dagang serta konflik internasional. Prabowo menekankan bahwa jajaran menterinya telah bekerja maksimal demi menyejahterakan rakyat.
Strategi merangkul banyak kekuatan politik sengaja diambil untuk meredam potensi benturan antar-elite yang kerap merugikan negara. Menurutnya, ukuran fisik Indonesia yang setara Benua Eropa dengan populasi 300 juta jiwa membutuhkan jalinan persatuan yang sangat kuat.
“Koalisi kita besar, benar, karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk jalankan perbaikan kehidupan rakyat kita,” kata Prabowo.
Ia menepis anggapan negatif publik mengenai postur pemerintahan yang tergolong gemuk dan dinilai tidak efisien. Model demokrasi luar negeri yang memicu kekacauan di beberapa negara Eropa dijadikan alasan mengapa Indonesia harus memiliki jalurnya sendiri.
“Kalau kita ikut demokrasi ala barat, sekarang lihatlah televisi, berita, setiap hari apa yang terjadi di Prancis, Italia, di Eropa, tempat lahir demokrasi yang mengajarkan kita HAM, kita lihat,” ujarnya.
Catatan sejarah membuktikan perpecahan domestik pada masa lalu kerap ditunggangi pihak luar yang tidak menginginkan Indonesia tumbuh maju. Intervensi asing dianggap kerap memanfaatkan ego sektoral elite guna memecah belah kedaulatan bangsa.
“Bangsa-bangsa besar selalu intervensi, selalu ganggu kita, selalu menghasut perpecahan, selalu membiayai pemberontakan, kerusuhan, adu domba,” kata Prabowo.
Gerakan masa lalu seperti DI/TII, APRA, RMS, PRRI/Permesta, hingga peristiwa Madiun 1948 menjadi bukti nyata besarnya ancaman eksternal tersebut. Meskipun begitu, prediksi kehancuran Indonesia pada era krisis 1998 terbukti tidak pernah menjadi kenyataan.
Dinamika global saat ini telah mengubah komoditas vital dan sistem keuangan menjadi alat pertempuran geopolitik baru. Kebijakan perdagangan Internasional tidak lagi bisa dipandang semata-mata sebagai urusan bisnis murni.
“Sekarang mata uang jadi senjata. Sekarang ekspor impor jadi senjata, sekarang pangan jadi senjata, beras jadi senjata. Jadi bisnis tidak bisa kita pandang murni bisnis,” ujar Prabowo.
Langkah diplomasi merangkul negara tetangga terus digencarkan guna memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan. Pendekatan ini bahkan telah dimaksimalkan sejak ia memimpin Kementerian Pertahanan pada era pemerintahan sebelumnya.
Persoalan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini mendapatkan perhatian serius serta penanganan luar biasa dari pemerintah. Kepolisian beserta lembaga intelijen diperintahkan membongkar keterlibatan korporasi yang sengaja merusak ekosistem demi keuntungan sepihak.
“Kita anggap ini terorisme lingkungan, kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita,” ucap dia.
Sanksi administratif berat berupa pencabutan izin operasi dipastikan langsung menyasar setiap perusahaan yang terbukti melanggar hukum. Pemerintah berjanji tidak akan lagi berkompromi dengan pelaku pengerusakan lingkungan.
“Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas dan kali ini maaf kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja, kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan melanggar,” ucap Prabowo.
Di sektor keuangan, pemerintah merespons keras manuver lembaga pemeringkat global yang mencoba menekan pasar modal dalam negeri. Indonesia dipastikan tidak akan melunak menghadapi gertakan pendorong rekapitalisasi indeks investasi.
“MSCI, dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar,” ujar Prabowo.
Sikap keras Kepala Negara muncul setelah lembaga Morgan Stanley Capital International (MSCI) merilis rencana revaluasi status pasar modal Indonesia pada 16 Oktober 2026. Lembaga tersebut mengusulkan pemindahan status Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.
Usulan penurunan kelas tersebut dipicu oleh kekhawatiran investor asing terkait transparansi kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi. Pihak MSCI menilai langkah reformasi otoritas pasar modal domestik belum membawa dampak signifikan, sebelum keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.***