Bogordaily.net – Urusan proyek miliaran rupiah ternyata tidak selalu selesai dengan berita acara serah terima barang. Ada yang lebih rumit dari itu. Bahkan, menurut pengakuan seorang pengusaha, ada permintaan yang jauh dari urusan pekerjaan. Proyek akan dibayar jika mau menemani tidur sang pejabat.
Namanya AR. Ia adalah CEO sekaligus Founder PT BMC. AR, mengungkap dugaan praktik korupsi dan pelecehan seksual yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), yang kini berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Cerita itu bermula dari sejumlah pekerjaan pengadaan barang.
AR, mengaku memiliki dokumen berupa Surat Perintah Kerja (SPK), Purchase Order (PO), hingga Berita Acara Serah Terima Barang. Dokumen-dokumen tersebut menggunakan kop Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
Salah satunya SPK tertanggal 25 September 2023. Dokumen itu mencantumkan nama P, M.Ed., sebagai pihak yang terlibat dalam pekerjaan, bersama AR selaku CEO dan Founder PT MBC.
Pekerjaannya berkaitan dengan pengadaan barang untuk program kerja instansi GTK. Lalu masuk 2024. Dokumen pengadaan emas ANTAM mulai bermunculan. Nilainya tidak kecil. Dalam dokumen yang diperlihatkan AR, terdapat lima PO dengan angka transaksi yang fantastis. PO tertanggal 13 Mei 2024 senilai Rp12,18 miliar. Kemudian 8 Juli 2024 sebesar Rp23,2 miliar.
Pada 14 September 2024 nilainya Rp29,07 miliar. Disusul PO 30 September 2024 sebesar Rp24,15 miliar. Terakhir, 18 Oktober 2024 senilai Rp17,5 miliar. Jika dijumlahkan, nilai kelima PO tersebut mencapai Rp106,1 miliar. Angka yang tidak sedikit untuk sebuah rangkaian pekerjaan pengadaan.
Masalahnya muncul setelah pekerjaan diselesaikan. Menurut AR, kewajibannya sebagai penyedia telah dipenuhi. Namun, pembayaran yang menjadi hak perusahaannya tidak kunjung diterima.
Di sinilah persoalan menjadi semakin pelik. AR, mengaku bukan hanya menghadapi persoalan pembayaran, tetapi juga kerugian yang sangat besar. Lebih dari itu, ia juga menerima perlakuan tidak senonoh dari seseorang yang disebut memiliki hubungan dengan proyek tersebut. Permintaan itu, menurut pengakuannya, adalah agar dirinya menemani tidur semalam dengan sang pejabat.
“Ini sudah keterlaluan. Itu seolah menjadi persyaratan untuk pencairan pembayaran proyek tersebut. Permintaan yang sangat melecehkan dan merendahkan saya,” ujar AR.
Bayangkan. Pengusaha datang membawa urusan pekerjaan. Barang sudah diadakan. Dokumen sudah dibuat. Pembayaran seharusnya menjadi hak perusahaan.
Tetapi, menurut pengakuan AR, justru muncul permintaan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kontrak pekerjaan.
DUA NAMA DISEBUT
AR, kemudian menyebut dua nama yang menurutnya berkaitan dengan persoalan tersebut: E dan A. E, disebut sebagai pihak yang berkomunikasi langsung dengannya mengenai proses pembayaran proyek.
Menurut AR, E, beberapa kali menjanjikan penyelesaian. Termasuk menyampaikan informasi bahwa pembayaran akan segera diproses pada waktu tertentu.
Namun, pembayaran yang dijanjikan itu tak kunjung terealisasi. Ada hal lain yang kemudian membuat persoalan semakin serius.
AR, mengaku memiliki bukti percakapan WhatsApp yang memperlihatkan E meneruskan pesan dari seseorang bernama A, melalui fitur Forward. Isi pesan tersebut sangat mengejutkan.
“Tidur dulu sama gue, nanti gue bantu selesein masalahnya.” ujarnya kepada AR.
Pesan itulah yang membuat A merasa dirinya dilecehkan. A, sendiri disebut-sebut sebagai salah satu tim pemantau Guru Penggerak.
Bagi AR, persoalan ini bukan lagi sekadar keterlambatan pembayaran proyek. Ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan tindakan yang merendahkan martabat perempuan. Ia pun menyatakan tidak akan tinggal diam.
“Saya kecewa terhadap dua orang ini. Dan saya akan melaporkan keduanya. A, harus diperiksa,” AR.
AR meminta pihak-pihak yang disebut dalam pengakuannya mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.
Kini, persoalannya bukan hanya soal pembayaran proyek bernilai miliaran rupiah. Ada dokumen pengadaan yang perlu ditelusuri. Ada aliran pembayaran yang perlu dijelaskan. Ada pula dugaan permintaan seksual yang harus diperiksa secara serius.
Jika benar terjadi, praktik semacam itu bukan sekadar mencoreng birokrasi pendidikan. Tetapi juga merusak kepercayaan terhadap lembaga yang seharusnya mengurus masa depan guru dan tenaga kependidikan.
AR menjelaskan dari pihak E, A dan Kemendikdasmen masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh. Dugaan yang disampaikan AR, juga perlu diuji melalui proses pemeriksaan dan pembuktian.
Sebab, kata AR, di balik angka Rp106,1 miliar itu, ada persoalan yang jauh lebih besar: apakah pengadaan barang di lingkungan birokrasi benar-benar berjalan sesuai aturan? Dan apakah hak penyedia jasa bisa berubah menjadi alat untuk menekan seseorang?
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) terkait persoalan proyek pengadaan yang berlangsung pada 2023–2024 tersebut belum membuahkan hasil.
Hingga berita ini disusun, pihak Dirjen GTK belum memberikan konfirmasi maupun keterangan resmi mengenai dokumen proyek, persoalan pembayaran, serta dugaan permintaan tidak senonoh yang disampaikan AR.
Bogordaily.net masih berupaya meminta penjelasan dari pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang berimbang. Namun hingga berta ni diturunkan tidakada respon dari pihak terkait.***