HomeNasionalAset Kementan 42 Hektare Berpindah Tangan, Dugaan Penjualan Ilegal Dilaporkan ke Polda

Aset Kementan 42 Hektare Berpindah Tangan, Dugaan Penjualan Ilegal Dilaporkan ke Polda

Bogordaily.net – Sengketa tanah seluas 42 hektare di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, memasuki babak baru. Kali ini, persoalannya bukan sekadar siapa pemilik tanah.

Tetapi siapa yang berwenang menjualnya, bagaimana sertifikatnya berpindah tangan, dan siapa saja yang menikmati hasil transaksi tersebut.

Tanah yang diklaim sebagai aset Yarumtani Kementerian Pertanian RI itu kini menjadi objek laporan dugaan tindak pidana di Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut dilayangkan pada 10 Agustus 2026. Pihak Yarumtani menduga tanah yang semula diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai Kementerian Pertanian justru diperjualbelikan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemilik.

Kuasa hukum Yarumtani, Ridwan, SH, mengapresiasi langkah penyidik Polda Metro Jaya yang telah menangani laporan tersebut.

Dalam konferensi pers, Kamis (19/11/2026), Ridwan menjelaskan bahwa riwayat tanah tersebut bermula dari PTP II Serpong. Selanjutnya, tanah itu dilimpahkan kepada Yarumtani untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi pembangunan perumahan pegawai Kementerian Pertanian.

Dalam skema kerja sama tersebut, PT Ustraindo disebut hanya berkedudukan sebagai mitra pengembang. Bukan pemilik tanah.

Di sinilah persoalan mulai muncul.

Menurut Ridwan, tanah yang seharusnya dibangun menjadi kawasan perumahan justru diduga dijual oleh PT Ustraindo kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Yarumtani.

Sejumlah nama pengembang besar ikut disebut dalam transaksi yang dipersoalkan tersebut. Di antaranya Citra Garden/Ciputra Group dan Serpong Garden/Lippo Group, serta BPN Kabupaten Tangerang yang disebut berkaitan dengan proses administrasi pertanahan.

Ada tiga pertanyaan besar yang kini perlu dijawab penyidik.

Pertama, atas dasar kewenangan apa PT Ustraindo menjual tanah yang menurut Yarumtani bukan miliknya? Apakah terdapat persetujuan resmi dari Yarumtani atau Kementerian Pertanian? Jika ada, dokumen apa yang menjadi landasan transaksi tersebut?

Kedua, bagaimana proses penerbitan, pemecahan, hingga peralihan sertifikat tanah itu berlangsung? Apakah seluruh proses administrasinya telah sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan?

Pertanyaan ini penting karena tanah tersebut disebut telah berpindah hak kepada sejumlah pihak.

Ketiga, siapa saja yang terlibat dalam transaksi tersebut? Siapa yang mengetahui, memberikan persetujuan, hingga memperoleh keuntungan?

Semua pertanyaan itu membutuhkan jawaban melalui proses penyidikan yang transparan.

Yarumtani Klaim Menang Perkara hingga Kasasi

Persoalan ini juga memiliki riwayat panjang di pengadilan.

Ridwan menyatakan, klaim hak atas tanah tersebut telah diperkuat melalui sejumlah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di antaranya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011, putusan tingkat banding, hingga putusan kasasi. Bahkan, menurut dia, terdapat penetapan eksekusi pada Juni 2016.

Dalam rangkaian putusan tersebut, PT Ustraindo disebut pernah dihukum untuk melaksanakan pembangunan 250 kapling perumahan di lokasi itu. Namun, kewajiban tersebut diklaim tidak pernah dilaksanakan.

Kini, persoalan tanah 42 hektare tersebut kembali mencuat. Bedanya, bukan hanya menyangkut pelaksanaan kewajiban pengembang, tetapi juga dugaan penjualan dan peralihan hak atas tanah kepada pihak lain.

Ridwan meminta Kapolri, Kapolda Metro Jaya, serta jajaran penyidik mengusut perkara tersebut hingga tuntas.

“Keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Hak Yarumtani harus dipulihkan. Kasus ini kami kejar sampai titik darah penghabisan,” tegas Ridwan.

Bagi Yarumtani, perkara ini bukan semata soal mempertahankan aset. Ada persoalan kepastian hukum yang harus dijawab.

Jika benar tanah yang hanya dipercayakan untuk dikelola kemudian diperjualbelikan tanpa kewenangan, tentu harus ada pertanggungjawaban hukum.

Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pengadilan. Pihak-pihak yang disebut dalam perkara ini juga berhak memberikan penjelasan dan pembelaan.

Sebab, dalam perkara tanah seluas 42 hektare, yang dipertaruhkan bukan hanya nilai ekonominya. Tetapi juga kepastian hukum atas tanah dan kepercayaan dalam sebuah kerja sama.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here