Bogordaily.net — Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Cris Kuntadi, menekankan pentingnya penerapan link and match antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan potensi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) melalui penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi, serta pemanfaatan platform SIAPkerja.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan tenaga kerja penyandang disabilitas memperoleh hak atas pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi, akomodasi yang layak, serta kesempatan untuk bertahan dan berkembang di dunia kerja.
“Jadi kita akan coba link and match-kan antara supply dan demand,” ujar Cris dalam kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Bekasi, Selasa (17/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Cris menilai keberadaan regulasi dan program saja belum cukup untuk memastikan penempatan TKPD berjalan efektif. Menurutnya, diperlukan manajemen perubahan (change management) melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman perusahaan mengenai kewajiban mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya. Sementara itu, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta & PKK) Sugeng Heri Suseno menyebut, berdasarkan data dalam Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia yang mengolah Sakernas Agustus 2025, terdapat 779.150 penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, sementara 67.109 lainnya masih menganggur.
Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan akses informasi lowongan kerja, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, belum terpenuhinya keterampilan dan sertifikasi, serta minimnya penyediaan akomodasi yang layak di tempat kerja.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Kemnaker mempermudah akses penempatan kerja bagi TKPD melalui ekosistem SIAPkerja. Kemnaker juga mengembangkan BKK di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan LPK Inklusi.
Selain itu, Kemnaker memperluas pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK). Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai kebutuhan pasar kerja, termasuk keterampilan digital dan soft skill. Kemnaker juga memberikan pendampingan sejak tahap pra- hingga pasca-penempatan.
“Kita akan latih teman-teman penyandang disabilitas, kami akan bantu dengan memberikan pelatihan vokasi untuk melatih keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja agar dapat bersaing di dunia kerja,” kata Sugeng.***

