Bogordaily.net – Data dan kondisi riil masyarakat menjadi aspek penting dalam perumusan kebijakan publik, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah melakukan pemadanan data kependudukan dengan kondisi riil di lapangan.
Sebelumnya, Pemkot Bogor melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah mengajukan permohonan data kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang data tersebut kini telah diberikan.
Pasalnya, data kependudukan merupakan kewenangan Kemendagri, sehingga pemerintah daerah perlu mengajukan permohonan secara resmi untuk mengaksesnya.
Selama ini, Pemkot Bogor telah melakukan tata kelola data pemerintahan dan data publik sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan. Melalui pemadanan secara menyeluruh antara data kependudukan Kemendagri dan kondisi riil masyarakat di Kota Bogor, diharapkan kebijakan serta program pelayanan publik dapat lebih tepat sasaran.
Langkah Pemkot Bogor tersebut mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI. Apresiasi itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, saat kunjungan kerja spesifik di Balai Kota Bogor, Jumat (13/11/2026).
“Saya melihat yang terjadi di Kota Bogor ini dari data yang ada, ternyata aspek pelayanan publik di Kota Bogor itu jauh melampaui dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, terindikasi baik,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemkot Bogor dalam melakukan pemadanan data yang memungkinkan pemerintah mendeteksi berbagai persoalan pelayanan publik untuk kemudian segera ditindaklanjuti melalui perbaikan.
“Contoh, bagaimana pelayanan kependudukan ini bisa menjadi baik, membuat rumusan orang yang punya hak harus diberikan haknya, orang yang disabilitas harus diberikan haknya, semua melalui perbaikan data (disamakan dengan kondisi real). Memang saya bilang good,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya perilaku pengusaha yang menggunakan data bawahannya untuk menjadi data dalam STNK maupun BPKB, sehingga masyarakat tersebut masuk dalam kategori mampu, padahal hasil temuan dari apa yang dilakukan Pemkot Bogor bahwa seharusnya orang tersebut mendapat bantuan. Namun karena data kependudukannya sebagai orang yang memiliki kendaraan, maka orang tersebut tidak mendapatkan bantuan.
“Nah, mau tidak mau, ini yang menurut hemat kami menjadikan Kota Bogor itu seperti yang sudah dipaparkan, menjadi kota yang memang dari aspek pelayanan publiknya juga baik,” katanya.
Ia menambahkan, tata kelola pemerintahan berbasis data perlu didorong menjadi contoh bagi daerah lain, karena dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Sehingga saya sampaikan tadi ini (apa yang dilakukan Pemkot Bogor) harus didorong menjadi contoh bahwa tata kelola pemerintahan by data itu sesungguhnya potensi yang menjadikan pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan, pelayanan publik bisa dikoreksi, diperbaiki untuk yang lebih baik. Semua by data,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa dalam kunjungan kerja spesifik tersebut Pemkot Bogor menyampaikan capaian Kota Bogor di bidang pelayanan publik. Termasuk upaya mendorong setiap unit kerja penyelenggara pelayanan publik untuk meraih predikat Zona Integritas hingga Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
“Jadi kami laporkan. Namun demikian kami juga menyampaikan kendala-kendalanya. Kendala-kendala yang utama adalah data kependudukan yang saat ini mungkin harus lebih dikuatkan lagi, baik dari sisi updating maupun perluasan field data masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Dedie Rachim menyampaikan perlunya penguatan interoperabilitas data yang dikelola masing-masing kementerian dan lembaga agar dapat saling terhubung.
“Sehingga kalau ada updating, kemudian kalau ada ketidaksesuaian data, maka semuanya nanti akan bermuara kepada satu data yang memang bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk melaksanakan pemajuan pelayanan publik,” tutupnya.**”