Bogordaily.net – Judi online seperti rumput liar. Satu situs diblokir, situs lain tumbuh lagi. Namanya berubah, alamatnya berganti, tetapi praktiknya tetap berjalan.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian DPRD Kota Bogor. Situs perjudian daring yang masih mudah diakses masyarakat dinilai membutuhkan penanganan lebih serius, bukan sekadar imbauan agar warga menjauhinya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan, meminta Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mempercepat pemantauan sekaligus pemblokiran situs judi online.
Menurut Mohan, langkah pemerintah daerah harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat sedang berupaya memutus akses perjudian daring, pemerintah daerah juga harus mengambil peran nyata.
“Kita fokusnya ke pemblokiran. Pemerintah pusat kan fokus ke masalah pemblokiran, kita ingin apa yang menjadi semangat pemerintah pusat kemudian linear dilakukan juga oleh Pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini Diskominfo,” ujar Mohan.
Baginya, pemberantasan judi online tidak cukup dengan mengingatkan masyarakat agar tidak bermain. Akses menuju situs perjudian juga harus dipersempit.
Apalagi, pengelola judi online memiliki cara tersendiri untuk menghindari pemblokiran. Ketika satu alamat ditutup, mereka bisa kembali dengan nama dan domain berbeda.
Karena itu, Mohan meminta Diskominfo memastikan seberapa cepat mekanisme pemblokiran dapat dilakukan.
Ia ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak laporan masyarakat diterima hingga situs benar-benar tidak bisa diakses.
Dari pembahasan bersama Diskominfo, sejauh ini belum ada laporan masyarakat mengenai situs judi online yang perlu segera diblokir.
Padahal, bukan berarti situs-situs tersebut tidak ada. Justru keberadaannya terus berkembang dan dapat ditemukan dengan relatif mudah di dunia maya.
Mohan menilai masyarakat perlu diberi ruang untuk ikut membantu pemerintah. Tidak harus membangun posko pengaduan baru.
Portal resmi Pemkot Bogor maupun akun media sosial Diskominfo, menurut dia, sudah cukup menjadi saluran pelaporan. Syaratnya, kanal tersebut harus disosialisasikan secara luas melalui media sosial dan media massa.
Dengan demikian, warga mengetahui ke mana harus menyampaikan informasi ketika menemukan situs perjudian daring yang masih aktif.
“Diblokir satu, dia akan tumbuh lagi. Diblokir lagi, dia akan tumbuh lagi. Nah, itu tidak boleh kalah cepat. Jadi pemerintah harus lebih cepat daripada mereka berganti-ganti nama,” tegasnya.
Persoalan judi online bukan hanya soal situs yang bisa dibuka melalui telepon genggam. Dampaknya bisa merembet jauh ke dalam kehidupan keluarga.
Mohan menyoroti Bogor Selatan yang berdasarkan data transaksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tercatat memiliki nilai transaksi judi online tertinggi.
Angka transaksi tersebut menjadi perhatian karena perjudian daring tidak hanya berpotensi menguras uang pemain.
Ada persoalan lain yang mengikutinya. Mulai dari konflik rumah tangga, memburuknya kondisi ekonomi keluarga, hingga persoalan kesejahteraan sosial.
Dalam pembahasan bersama Diskominfo, bahkan disinggung kasus anak yang bermain judi online. Sementara itu, orang tuanya justru kehilangan bantuan sosial karena tercatat dalam data pemain judi online.
“Dampak sosialnya sangat dirasakan masyarakat Kota Bogor,” ungkap Mohan.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa judi online bukan lagi sekadar urusan pilihan pribadi seseorang. Ketika uang keluarga habis, hubungan rumah tangga terganggu, dan bantuan sosial ikut terdampak, persoalannya sudah menjadi masalah sosial.
Mohan pun mengingatkan warga Kota Bogor agar tidak mencoba-coba mengakses maupun bermain judi online.
Sebab, sesuatu yang awalnya hanya rasa penasaran bisa berkembang menjadi kebiasaan. Ketika sudah kecanduan, kerugian yang muncul tidak hanya ditanggung pemain, tetapi juga keluarganya.
“Untuk masyarakat Kota Bogor, jangan coba-coba mengakses atau bermain judi online. Karena kalau sudah masuk, pasti akan terus-terusan dan akhirnya ketagihan,” pungkasnya.
Kini tantangannya ada pada kecepatan pemerintah. Sebab, selama situs baru terus bermunculan, pemblokiran tidak boleh berhenti pada satu alamat saja.***