Bogordaily.net – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sengaja mengunggah pernyataan pers dalam bentuk teks yang tidak bisa di ‘copy paste' menyoal isu kudeta terhadap dirinya dan pandangan secara umum tentang bencana Indonesia melalui Twitter.
“Hari ini (1/2) bertempat di Taman Politik DPP @PDemokrat, saya menyampaikan pernyataan pers. Agar pernyataan saya tadi bisa dibaca utuh & tidak salah tafsir, silakan baca dengan seksama lewat teks dibawah ini atau disimak melalui youtube: https://t.co/2bQb98F8OK https://t.co/UswyFoV3ST,” tulis AHY di akun @AgusYudhoyono, Senin, 1 Februari 2021 pukul 18.41 WIB.
Ia mengunggah 7 file pernyataan persnya dengan label tulisan DPP Partai Demokrat yang isinya memuat 3 hal.
Yang pertama, mengenai isu bencana alam mulai dari kecelakaan pesawat, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, hingga aktivitas gunung merapi.
AHY mengapresiasi kadernya yang berupaya melakukan pertolongan kepada para korban bencana tersebut.
Kedua, anak sulung Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu menyorot Pandemi Corona virus disease (Covid)-19 yang berdampak kepada ekonomi masyarakat.
Ia mengintruksikan kadernya untuk melanjutkan gerakan nasional Partai Demokrat Bina UMKM di seluruh wilayah tanah air Indonesia.
Lalu yang ketiga, AHY menuliskan tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Gerakan itu disebut sudah mendapatkan dukungan dari lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni menteri dan pejabat penting.
Atas adanya upaya itu, AHY mengaku telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mengkonfirmasi dan klarifikasi kebenaran informasi tersebut.
Menurut AHY sejak 10 hari terakhir, pihaknya telah mendapat laporan dan aduan dari kader Partai Demokrat di pusat maupun cabang terkait manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat dan melibatkan pihak luar atau eksternal partainya.
Pelaku manuver, tulis Agus, ada 5 orang yang terdiri atas 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi dan satu kader yang sudah keluar dari Partai Demokrat sejak 3 tahun lalu.
Sedangkan pihak eksternal yang disinyalir berada di lingkungan Presiden Joko Widodo masih dalam permintaan konfirmasi.
AHY berjanji akan mempertahankan kedaulatan partainya dan mengajak seluruh kader merapatkan barisan untuk tetap solid.
Sementara itu, di media sosial Twitter pula, AHY menjadi tren karena dianggap minta kuota atas adanya permintaan Partai Demokrat terkait usulan revisi Undang-Undang Pemilu soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) nol persen.
Tagar (#) AHYNgemisKuota pun banyak dipakai warganet untuk menyindir AHY, bahkan SBY.
“#AHYNgemisKuota
demokrat yang mana? demokrat yang seorang diri bukan partai,” tulis akun @CanNarida.
“Partai yg pernah besar dizamannya, tengah berjuang untuk generasi penerus, entah salah strategy atau cara, malah mblunder
#AHYNgemisKuota,” tulis @dara_sasra.***