Bogordaily.net – Bupati Bogor, Ade Yasin mendapat dukungan dari Komisi V DPR RI mengenai rencana pembangunan jalur Puncak 2 yang diperjuangkannya sejak 2019.
Menurutnya, dukungan Komisi V DPR RI terhadap pembangunan Jalur Puncak 2 berarti mengurangi masalah sosial ekonomi masyarakat di 4 wilayah yaitu Kabupaten Bogor, Cianjur, Bekasi dan Karawang.
Masalah sosial yang akan berkurang di antaranya kemacetan yang menurun 50 persen di wilayah Puncak Bogor, efisiensi jarak tempuh sebesar 16 persen, serta terbukanya akses mobilitas warga di 4 wilayah tersebut.
Kemudian yang terpenting, akses ekonomi warga sepanjang jalur Puncak 2 akan berkembang.
Hal itu diungkapkan Bupati Bogor saat Penerimaan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI, di Palm Hills Golf Club Babakan Madang, Kamis, 18 Maret 2021.
“Saya sangat berterima kasih kepada Komisi V DPR RI, karena kekompakan dalam mendukung dan mendorong agar PUPR segera merealisasikan pembangunan jalur Puncak 2. Ini bukan kepentingan siapa-siapa, tapi jadi kepentingan nasional, saya minta agar provinsi dan pusat mencantumkan jalur Puncak 2 di RPJM ,” ungkap Ade Yasin.
Menurut Ade Yasin rencana pembangunan jalur Puncak 2 memang patut masuk dalam rencana strategis nasional dengan mengapit 4 wilayah serta terintegrasi dengan 3 provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Jalur Puncak 2 sepanjang 56,25 Kilometer akan menghubungkan antara Sentul yang berada di akses pintu tol Jagorawi dengan Istana Cipanas yang berada di Jalan Nasional Puncak-Cianjur serta Cariu yang berada di jalan Provinsi Ruas Transyogi.
“Jalur Puncak 2 ini harus segera terbangun, karena memang mendesak, masalah kemacetan Puncak ini tidak ada solusi selain dibangunnya jalur Puncak 2 ini,” katanya.
Ade Yasin menyebut sedikitnya 28 ribu kendaraan saat akhir pekan masuk wilayah Kawasan Puncak Kabupaten Bogor, padahal kapasitas Kawasan Puncak hanya dapat menampung 12 ribu kendaraan.
Atas alasan itu tidak heran kawasan puncak selalu mengalami kemacetan.
“Pembangunan jalur Puncak 2 ini sangat penting, tidak cukup hanya dengan pelebaran jalan saja, tetapi harus membuka jalan alternatif yaitu jalur Puncak 2,” kata dia.
Ade menyampaikan progress pembangunan jalur Puncak 2 telah dilakukan sejak tahun 2019-2020 lalu dengan melakukan penataan Simpang Sirkuit dan pembangunan tugu.
Segmen 1 mulai dari Palm Hills Simpang Sirkuit Sentul sepanjang 1,3 Kilometer dengan lebar 30 meter, pengerjaannya dengan melibatkan TNI.
Segmen 2 sepanjang 15,3 Kilometer, segmen 3 sepanjang 32,3 Kilometer, kemudian segmen 4 pembangunan jalan ke Cianjur sepanjang 2 Kilometer. Hibah dan pembebasan lahan sudah dilakukan oleh pihak Pemkab Cianjur dan masyarakat setempat.
“Jalur Puncak 2 ini perencanaannya dilakukan sejak tahun 2010. Mulai dari penyusunan dokumen, hingga pembuatan DED di sembilan titik. Kita terus bergerak sampai melakukan pembangunan Simpang Sirkuit Sentul, karena merupakan titik temu dan gerbang dari jalur ini” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Rombongan Komisi V DPR RI, Mulyadi mengatakan bahwa kunjungan atau peninjauan lapangan dilakukan sebagai bentuk komitmen Komisi V DPR RI untuk mendorong realisasi anggaran Pembangunan Jalur Puncak 2 dalam APBN Tahun 2022.
Melihat urgensi yang dipaparkan Bupati Bogor, tidak lagi ada alasan Pemerintah Pusat menunda alokasi jalur Puncak 2.
“Kita akan terus kawal mulai dari proses APBN yang akan diusulkan dalam rencana kerja, kemudian dibahas di internal Komisi V DPR RI supaya pembangunan jalur Puncak 2 ini jadi prioritas. Kebetulan beberapa anggota kami bagian dari anggota Badan Anggaran,” ungkap Mulyadi.