Bogordaily.net – Hj Onas katakan Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Bogor Barat bukan tandingan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada hari Sabtu, 3 April 2021.
Hal tersebut dikatakan Hj Onas yang merupakan Ketua Paguyuban Kepala Desa Se-Bogor Barat, yang terpilih secara Aklamasi di kediamannya.
Ia dengan santun menuturkan terkait terbuntuknya Paguyuban Kepala Desa Se-Bogor Barat itu bukan sebagai tandingan
“Adanya Peguyuban Kepala Desa Se-Bogor ini bukan tandingan APDESI, tapi kita tetap sebagai Anggota APDESI,” tuturnya dikutip dari kilasberita.
Hj Onas menjelaskan, adanya isu yang beredar diluar sana hanyalah kebohongan.
“Karena diluar sana adanya isu tandingan terbentuknya Kepala Desa Se-Bogor maka kami sebagai ketua dan para pengurus PKD Bogor barat, mengatakan itu hanya isu alias bohong,” jelasnya.
Ia menyatakan, bagaimanapun Kepada Desa Se-Bogor tetap masih menjadi bagian APDESI.
“Kami juga tetap sebagai bagian dari APDESI, karena bagaimanapun terkait pemerintahan Kabupaten Bogor barat belum terwujud, masih terjegal dengan moratorium Presiden Jokowi belum dicabut,”ucapnya
Hj Onas menambahkan dengan terbentuknya Paguyuban Kepala Desa Se-bogor barat ini sebagai pengawalan CPDOB.
“Disini tempat untuk berdiskusi dan bersosialisasi menyikapi usulan Bupati Bogor dan Gubenur Jawa Barat, dalam hal pemekaran atau disebut CPDOB tentunya kepala Desa Se-bogor barat harus punya sikap politik. Karena kita yang langsung bersentuhan dengan warga Masyarakat,”tambahnya.
Sebagai penutup, ia berharap Paguyuban Kepala Desa Se-Bogor Barat dari hasil diskusi dengan rekan-rekan pengurus.
”Tentunya memiliki pandangan yang sama dan harapan yang sama, agar Bupati Bogor dan Gubenur dapat mempersiapkan dari intraskutur di wilayah Barat yang akan jadi CPDOB,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Paguyuban Kepala Desa Se-Bogor Barat akan mempersiapkan pemekaran terkait CPDOB.
“Seperti dunia pendidikan perguruan tinggi universitas negeri, umum belum ada serta akses-akses lainnya masih minim, tentunya hal seperti ini paguyuban kepala Desa Se-bogor barat akan menyampaikan ke bupati, gubenur atau sekaligus ke Presiden dan DPRD Bogor DPRD provinsi dan DPR RI. Itu rencana kedepannya agar mempersiapkan pemekaran untuk menjawab warga masyarakat terkait CPDOB Bogor barat,” tandasnya. Cc