Bogordaily.net – Pemerintah berencana memberikan bantuan sosial bansos untuk anak yatim piatu di Indonesia. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan program bansos yang satu ini adalah program baru yang dilatarbelakangi oleh banyaknya anak yatim piatu imbas dari COVID-19.
Risma memaparkan program ini dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI dan meminta restu agar program ini bisa didukung. Risma mengatakan saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data anak yatim piatu yang akan diberikan bansos.
“Jadi ini karena dampak sosial dari COVID-19 tadi kita coba untuk alokasikan untuk anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Kami sedang susun ini datanya, meminta data dari Pemda dan memasukkan data di lembaga kesejahteraan sosial,” ungkap Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII, Rabu 25 Agustus 2021.
Risma mengatakan sementara ini usulan yang dibuat pihaknya akan ada 4 juta anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang mendapatkan bantuan. Rinciannya, terdiri dari anak yang orang tuanya meninggal karena virus COVID-19, anak yang diasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan anak yatim piatu yang diurus oleh keluarga tidak mampu.
Estimasi dari Kemensos, ada sekitar 20 ribu anak yang menjadi yatim piatu karena COVID-19. Namun sampai saat ini, pihaknya baru mendapatkan data dari pemerintah daerah sebanyak 15-16 ribu data lengkap anak yatim piatu.
“Jadi gini usulannya pak, hitungannya estimasinya 20 ribu, kami baru terima 15-16 ribu anak yatim karena COVID,” papar Risma.
Dari estimasi anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID-19, dia menjelaskan ada 6 ribu anak yang belum sekolah, Risma menjelaskan akan mendapatkan Rp 300 ribu per bulan selama 3 bulan. Lalu, 14 ribu anak yatim yang sudah sekolah mendapatkan Rp 200 ribu per bulan selama 3 bulan.
Kemudian, untuk anak yatim yang diasuh oleh LKSA ada 45 ribu anak yatim yang akan mendapatkan bantuan. Bantuannya sama, untuk yang belum sekolah mendapatkan Rp 300 ribu per bulan, dan yang sudah sekolah Rp 200 ribu per bulan selama 3 bulan.
“Kurang lebih yang belum sekolah itu 4 ribu anak dengan bantuan Rp 300 ribu rupiah, dan yang sudah sekolah 41 ribu anak dengan bantuan Rp 200 ribu per anak,” ungkap Risma.
Kemudian anak yatim yang diasuh keluarga tidak mampu ada sekitar 3.978.622 orang. Dengan bantuan Rp 200 ribu per bulan selama 3 bulan.
Risma mengatakan, usulan awal pihaknya selama 4 bulan, September sampai Desember 2021. Namun nampaknya pengurusan anggarannya tidak keburu bila bantuan diberikan September, maka dari itu bantuan dibuat 3 bulan saja.
“Awalnya ini usulannya 4 bulan, September ke Desember. Tapi kayaknya nggak keburu, maka mungkin ini 3 bulan, mulai Oktober,” ungkap Risma.
Total anggaran yang dibutuhkan menurut Risma mencapai Rp 3,2 triliun untuk bantuan selama 3 bulan. Rencana ini paling lambat akan diusulkan Risma bulan ini ke Kementerian Keuangan.
“Untuk anak yatim piatu dan yatim korban COVID, kita hitung ini Rp 3,2 triliun. Untuk kejar yang mau diberikan ini di bulan Oktober, kami harus kejar setor ini ke Kemenkeu bulan ini,” kata Risma.
Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menyatakan anak yatim piatu sendiri memang belum banyak disentuh pemerintah. Dia menyatakan akan menyetujui berapapun anggaran yang diusulkan.
“Program yatim piatu pasti kita dukung, anggaran berapapun kami dukung dan tidak akan dikurangi. Ini mulia sekali. Yatim piatu ini juga banyak dikelola yayasan di daerah tapi belum disentuh pemerintah,” ungkap Yandri.
Namun, sorotan diungkapkan oleh para anggota dewan lainnya soal masalah data yang diungkapkan Risma dalam rapat kerja ini. Mengingat perencanaan yang dipaparkan adalah masalah anggaran, Risma diminta melengkapi dan memperbaiki datanya terlebih dahulu.
“Kami dukung bu, cuma karena ini anggaran datanya mohon diperbaiki. Karena data ini belum lengkap kami minta bu Menteri ini dilengkapi dulu baru diusulkan ke Kemenkeu,” ungkap anggota komisi lainnya, Paryono.
Kembali ke Risma, dia mengatakan hingga kini yang jadi masalah pendataan adalah lamanya pemerintah daerah menyetor data anak yatim piatu.
“Dari daerah banyak belum masuk pak datanya, begitu ada program baru, baru masuk-masukkan biasanya begitu. Kalau belum ada mereka nggak banyak respons, kami sudah kasih edaran ke daerah meminta data itu, yang masuk baru 15 ribu sekian ini,” ungkap Risma.
“Kalau kami usulkan untuk 3 bulan, maka kami harus urus ini sekarang, bulan ini,” katanya.***