Bogordaily.net – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen bersinergi menghubungkan pelaku koperasi.
Seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri kecil dan menengah (IKM) untuk terhubung ke dalam rantai pasok global (global value chain).
Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan ekspor dan penguatan substitusi impor. Kemitraan koperasi, UMKM, dan IKM terhubung dalam rantai nilai global masih rendah.
Begitu juga dengan keterlibatan UMKM pada rantai pasok, masih sangat minim, hanya mencapai 6,3 persen dalam rantai nilai global.
Untuk itu, pemerintah terus menggali potensi-potensi pengembangan kemitraan antara koperasi, UMKM, dan IKM dengan BUMN maupun swasta.
Menkop Teten Masduki menyampaikan, salah satu upayanya ialah sinergi antara Kemenkop UKM dengan Kemenperin dan Kementerian BUMN, yang bertujuan untuk mendorong masuknya koperasi, UMKM, dan IKM dalam rantai pasok BUMN.
“Implementasi kegiatan ini, sebagai percontohan adalah kemitraan koperasi, UMKM, dan IKM dengan enam BUMN, yakni PT Pertamina, PT PLN, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, Perum Perhutani, dan RNI (Persero). Untuk tahap awal ada sembilan,” kata Teten, Senin 6 September 2021.
Teten menilai sinergi ini sangat penting, karena merupakan salah satu upaya untuk mendorong, koperasi, UMKM dan IKM sebagai kekuatan ketahanan ekonomi, dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor, dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan.
“Lebih dari 64 juta pelaku UMKM berkontribusi sebesar 97 persen pada lapangan kerja dan menyumbang sebesar 60 persen terhadap PDB nasional. Untuk ekspor nasional, UMKM baru mencapai 14 persen, sedangkan usaha besar yang jumlahnya hanya mencapai 0,01 persen mampu memberikan kontribusi hingga 86 persen. Angka tersebut menunjukkan peran UMKM cukup signifikan dalam perekonomian nasional namun masih rendah dari sisi ekspor, untuk itu melalui sinergi ini diharapkan dapat memperkuat UMKM kita, sehingga dapat terhubung ke dalam global value chain,” tegasnya.
Sementara itu, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pembangunan industri harus diarahkan pada tiga prinsip.
Pertama, membangun industri yang mandiri dan berdaulat, kedu memacu industri yang maju dan berdaya saing serta terakhir mewujudkan industri yang berkeadilan dan inklusif.
Pemberdayaan dan peningkatan peran sektor IKM sangat membantu ketahanan industri manufaktur dalam negeri.
Peningkatan daya saing dalam rangka pemulihan UMKM/IKM tengah menjadi prioritas, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Upaya tersebut memerlukan usaha yang sangat keras, progresif, dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan.
“Dalam rangka pemberdayaan IKM, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan berbagai program pembinaan dan pendampingan terhadap IKM agar mampu secara jumlah/volume dan kualitas untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam negeri dan global, baik melalui pengembangan ekosistem rantai pasok seperti link & match dan kemitraan dengan industri besar dan BUMN, maupun melalui ekosistem digital dengan masuk ke dalam platform marketplace dan juga ke pengadaan barang pemerintah dan BUMN”, kata Agus.
Kerja sama yang telah ditandatangani oleh para IKM dengan enam BUMN sebagai implementasi Nota Kesepahaman tersebut menunjukkan bahwa, IKM mampu memenuhi persyaratan dan spesifikasi tinggi yang diterapkan oleh BUMN.
“Melalui sinergi program kemitraan ini, kami akan terus mendorong agar produk IKM akan semakin banyak yang dapat bermitra dengan BUMN lainnya guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada BUMN,” lanjut Agus.
Kemudian, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya tidak berdiam diri dengan adanya krisis selama pandemi yang mengimbas 99 persen pelaku UMKM, karena realitanya UMKM adalah tulang punggung negara.
“Kita memastikan agar BUMN tidak menjadi menara gading, tetapi harus dekat dengan UMKM dan dekat kepada masyarakat.
Seluruh BUMN yang ada di 12 klaster dengan 43 perusahaan sudah berkonsolidasi di mana kita meluncurkan PaDi UMKM, di situ kita sudah bertransaksi sebanyak 130 ribu transaksi dengan 9.600 UMKM yang terlibat dan menghasilkan nilai transaksi mencapai Rp 10,3 triliun sampai Agustus kemarin,” ujar Erick.
Ia menyebutkan proyek yang sudah dikolaborasikan antara lain penyediaan modular Pertashop oleh usaha binaan Kemenkop UKM, serta penyediaan pengecoran logam di beberapa proyek PLN oleh usaha binaan Kemenperin.
Kemitraan ini, lanjut Erick, tidak hanya berdampak positif untuk Koperasi, UMKM, dan IKM, serta perputaran ekonomi.
“Kerja sama hari ini harus kita lakukan untuk meningkatkan TKDN untuk industrinya. Bahkan di tahap awal, nilai transaksi kerjasama dengan enam BUMN ini sudah mencapai Rp53,2 miliar. Saya yakin dengan dukungan para Direksi BUMN, nilainya insyaallah bisa sepuluh kali lipat di tahap awal. Sebagai partner saya titipkan ke Pak Teten dan Pak Agus agar standarisasi dan kurasinya dijaga, seperti halnya saat mengkurasi UMKM yang tergabung di PaDi UMKM,” ujarnya.
Pasalnya, Kementerian BUMN harus memastikan agar kemitraan dengan UMKM ini tetap mendukung standar kualitas BUMN, agar terus bisa bersaing di pasar global.
“Saya berharap kerja sama ini bisa terus ditingkatkan. Kami di BUMN sangat membuka diri dan dengan segala support yang ada saya akan memastikan hal ini terjadi. Terima kasih atas kesempatan kerja samanya kepada kedua Kementerian dan Direksi BUMN yang terus berkomitmen dalam mendukung transformasi di BUMN,” tambahnya.
Di samping itu, selain mendorong Koperasi dan UMKM masuk dalam rantai pasok global, juga terdapat program strategis yang dikembangkan Kemenkop UKM yaitu memperluas akses pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Di antaranya, melalui program digitalisasi UMKM, hingga memperkuat lokal brand agar bisa go global. Langkah nyata untuk menerapkan program ini salah satunya dengan Pengembangan UKM Masa Depan berbasis teknologi seperti yang dilakukan oleh LLP-KUKM (Smesco Indonesia) dengan PT Telkomsel.
Selain itu, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga memberikan angin segar untuk pengembangan koperasi dan UMKM di tanah air.
Di antaranya optimalisasi belanja kementerian/lembaga 40 persen untuk menyerap produk UMKM, memastikan 30 persen dari infrastruktur publik untuk tempat usaha UMKM, serta mendorong kemitraan strategis antara usaha besar dengan usaha mikro dan kecil.***