Bogordaily.net – Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim memimpi Rapat koordinasi (Rakor) membahas terkait persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jumat 10 September 2021.
Didampingi Asisten l Setda Kota Bogor, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kapolresta Bogor Kota dan yang mewakili Dandim 0606 Kota Bogor, KCD Jawa Barat, Kantor Kementerian Agama, serta para tenaga kependidikan di Kota Bogor.
Dedie A Rachim mengatakan, kondisi pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Bogor, memiliki ekosistem yang cukup baik dibanding Kota lain. Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan dan menyiapkan teknis secara maksimal sebelum bener-bener membuka PTM Terbatas.
“Dengan percepatan vaksin, alhamdulillah ini menjadi suatu kesempatan buat kita untuk melangkah lagi dalam persiapan PTM Terbatas ini,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.
Urusan mengawasi siswa saat PTM Terbatas dimulai, sambung Dedie, harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkolaborasi. Bagaimana mobilisasi para siswa harus diatur skenarionya.
“Mulai dari naik angkutan umum, berjalan di kawasan sekolah, hingga jajanan mereka,” ujarnya.
Selain itu, seharusnya lingkungan sekolah juga bisa steril dari Pedagang Kali Lima (PKL), karena berpotensi jajan sembarangan. Dedie mengaku, sejak tahun lalu memang Pemkot fokus untuk mensterilkan PKL dari lingkungan sekolah.
“PKL di Jalan Pengadilan sekarang sudah clear, kemudian di Malabar sudah clear, di Papandayan sudah clear. Yang masih belum, harus kita clearkan. Tidak ada pilihan, karena keselamatan siswa adalah tujuan utama kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka,” jelasnya.
Kemudian persiapan PTM Terbatas ini, kata Dedie, harus dilakukan di semua jenjang. Tidak hanya SD, SMP dan SMA namun juga dengan perguruan tinggi hingga pesantren.
“Saya mendapatkan informasi dari Forum Rektor Kota Bogor menginginkan juga dilakukan koordinasi bersama. Kenapa, karena didalam syarat membuka pendidikan tatap muka perguruan tinggi diperlukan juga koordinasi dengan Pemerintah Daerah,” ungkapnya.***