Bogordaily.net – Langkah pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara empat mantan kader Partai Demokrat (PD) yang mengajukan keberatan di Mahkamah Agung (MA) terkait AD/ART PD, ternyata membuat politikus PD bereaksi.
Menghadapi reaksi tersebut, Mantan Menteri Hukum dan HAM ini, menuding kalau reaksi yang ditunjukkan politikus PD tersebut seperti serangan dewa mabuk.
“Tidaklah tepat para kader PD menyerang pribadi saya. Mereka seperti kehabisan argumen untuk membantah, lantas menggunakan ‘jurus dewa mabok’ untuk melawan. Saya kira, cara-cara seperti itu bukanlah cara yang sehat dalam membangun hukum dan demokrasi,” kata Yusril saat dimintai tanggapan oleh wartawan, Sabtu 25 September 2021.
Ia menegaskan itu saat menanggapi politikus Partai Demokrat Andi Arief yang membongkar masa lalu perjalanan politik famili Yusril, termasuk soal pertemuannya dengan Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang sempat berupaya mengkudeta Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Serangan juga datang dari elit PD lainnya Rachland Nashidik yang menuding langkah Yusril terkait dengan siasat Moeldoko. Yusril sendiri tak memandang perkubuan PD yang dihuni kliennya.
“Apa yang saya lakukan adalah tindakan profesional yang dilindungi oleh UU Advokat. Advokat tidak bisa diidentikkan dengan klien,” kata Yusril, advokat yang juga dikenal sebagai politikus Partai Bulan Bintang itu.
Sebaliknya Yusril menyerankan agar Demokrat menyiapkan pengacara-pengacara terbaiknya untuk menghadapi judicial review AD/ART PD di MA. Karena menurutnya di PD ada nama-nama pakar yang tergolong sebagai jagoan hukum.
“Mereka punya orang-orang sekaliber Amir Syamsudin dan Benny K Harman yang saya yakin mampu berargumen secara hukum. Bukan ungkit sana, ungkit sini. Serang sana, serang sini tidak tentu arah,” kata Yusril.
Ia Membandingkannya saat dirinya menjadi kuas hukum Aburizal Bakrie (Ical) dari Partai Gorkar. Ketika itu Golkar tengah mengalami perpecahan. Ical saat itu berhadapan dengan Agung Laksono. Ia mengaku saat itu tidak ada yang menyerangnya seperti saat ini dirinya diserang politikus PD.
“Saya kira kader-kader PD seperti Andi Arief dan Rachland Nasidik seyogianya mampu menunjukkan kedewasaan dalam bersikap,” pintanya.
Yusril menegaskan, kalau upaya hukum yang dikawalnya saat ini bukanlah gugatan, melainkan permohonan keberatan pengajuan formil dan materiil ke MA.
Sebelumnya, salah seorang elite Partai Andi Arief menyoroti perubahan sikap dalam isu ini. Ia menduga perubahaan itu pasca pertemuan dengan Moeldoko.
“Poin saya adalah, perubahan sikap menafsirkan AD/ART Demokrat 2020. Pilkada 2020 anggap sah, tapi setelah bertemu KSP Moeldoko 2021 kenapa berubah malah menggugat,” cuit Andi Arief melalui akun Twitter-nya.
Sementara itu Elite PD lainnya, Rachland Nashidik mempertanyakan netralitas Yusril. Yusril justru dinilai memihak dan mendapat keuntungan dari praktik politik Moeldoko.
“Yusril Ihza Mahendra mengaku netral dalam skandal pembegalan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia mengaku menjadi kuasa hukum Moeldoko hanya karena peduli pada demokratisasi dalam tubuh partai politik,” kata Elite Partai Demokrat, Rachland Nashidik, dalam keterangannya, Jumat 23 September 2021, kemarin.
“Tapi skandal hina pengambil-alihan paksa Partai Demokrat oleh unsur Istana, yang pada kenyataannya dibiarkan saja oleh Presiden, pada hakikatnya adalah sebuah krisis moral politik. Dan orang yang mengambil sikap netral dalam sebuah krisis moral, sebenarnya sedang memihak pada si kuat dan si penindas,” lanjutnya.(Saleh Hermawan)